Forum Anak Adat Peduli Demokrasi Kabupaten Nabire Tolak Media Cetak Papua Pos Nabire

Forum Anak Adat Peduli Demokrasi Kabupaten Nabire menolak kehadiran Media Cetak Papua Pos Nabire, karena tidak menerima terima dan tidak puas terhadap pemberitaan media tersebut.

“Kami sebagai anak adat, pemilik hak ulayat tanah di Nabire merasa tidak terima atau tidak puas dengan hadirnya Papua Pos Nabire di tempat kami,” kata Zokrates Sayori, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Kabupaten Nabire, Jumat (19/7).

Menutur Zokrates, media ini tidak pernah menulis hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat Nabire. Media ini lebih banyak berpihak kepada pemerintah, terutama mereka yang mencari popularitas dan jabatan.

“Hadirnya Papua Pos Nabire sejak 2004 lalu lebih banyak mengakomodir masalah pada daerah-daerah lain di sekitar Nabire. Media ini juga akan menulis berita ketika mendapatkan imbalan jasa, dalam hal ini uang,” kata Zokrates lagi.

Senada dengan itu, Samuel Yamban, Ketua Forum Anak Adat Peduli Demokrasi Nabire mengatakan dampak kehadiran media ini jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Jumat (19/7).

“Media Papua Pos juga menggunakan slogan ‘jujur di atas tanah ini’ yang kami merasa bahwa itu adalah kebohongan publik yang dilakukan di Nabire, terutama bagi Masyarakat Adat Nabire, pemilik hak ulayat,” kata Samuel Yamban.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan pihak yang merasa dirugikan harus menggunakan saluran yang dijamin undang-undang.

“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media seharusnya dapat menggunakan saluran yang dijamin oleh UU Pokok Pers yaitu Hak Jawab dan Hak Koreksi,” kata Victor Mambor di Waena (19/7). 

(Sumber : TabloidJubi.com)