DPR Papua Nilai Pernyataan Kapolri Jadikan Papua Prioritas Pengamanan Pemilu & Pilpres Adalah Kebijakan Yang Berlebihan

Menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, akan menjadikan Papua sebagai prioritas pengamanan Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang, mendapat tanggapan dari DPR Papua. Lembaga refresentatif rakyat Papua itu  menilai rencana itu sangat berlebihan. 

“Menjadikan Papua sebagai prioritas pengamanan dalam Pileg dan Pilpres sebuah kebijakan yang berlebihan, pasalnya aparat keamanan disini sudah sangat banyak,” tegas Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai, Rabu (4/9) kemarin.

Lanjut dia, saat ini personil keamanan sudah sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan.

“Saat ini di Papua hanya dihuni oleh aparat keamanan, baik itu TNI mau pun Polri. Bahkan belum lagi intelejen yang masuk ke Papua, seperti BIN, Bais dan badan intelijen lainya,”ucapnya.

Ruben Magai, solusi menyelesaikan bukan dengan menambah kekuatan aparat keamanan. “Stop tambah pasukan, itu bukan solusi,”tegasnya.

Ruben mengungkapkan,  penambahan pasukan di Papua ini bukan menyelesaikan persoalan, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sebab, selama ini pihak aparat keamanan hanya mampu mengklaim Orang Tidak Dikenal setiap pelaku penembakan di Papua.

“Kalau penambahan pasukan  untuk menangkap pelaku kekerasan di Papua tidak jadi soal. Tapi ini malah hanya menambah  keruh suasana,” terangnya.

Jadi, sebaiknya seluruh anggota TNI Polri dan intelejen yang ada di Puncak Jaya semua di tarik. Sebab, hanya dinilai sebagai musuh masyarakat apalagi Goliat Tabuni dan kawan-kawan.

Mengenai keinginan rakyat Papua, Ruben Magai menyatakan, adalah dialog Papua dengan Jakarta. “Yang terjadi di Papua adalah masalah Ideologi, jadi solusi menyelesaikannya adalah dialog,”tukasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRP, Yanni menyatakan, pernyataan Kapolri sangat baik untuk keamanan di Papua.  “Saya kira pernyataan Kapolri memprioritaskan pengamanan Pemilu dan Pilpres di Papua cukup baik, karena situasi Papua memang kurang kondusif,”jelasnya.  Yanni melanjutkan, bukti situasi belum kondusif, ini tercermin dari banyaknya ba personil TNI/Pori yang menjadi korban. “Bukan hanya TNI/Polri, warga sipil juga terus menjadi korban,” singkatnya

Tapi  Yanni berharap, pemerintah pusat juga jangan alergi dengan dialog antara Papua dan Jakarta. “Jangan  alergi dengan dialog. Sebab dengan  dialog ini kita bisa mengetahui langkah apa yang baik dalam penyelesaian Papua,”jelasnya.