Nabire.Net

Komisi Infrastruktur dan Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menilai pemerintah daerah tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Anggota Komisi D DPRP, Boy Dawir mengatakan, kejadian itu kerap terjadi setiap tahun. Kata dia, anggaran miliaran itu bersumber pekerjaan infrastruktur yang tidak selesai dan sejumlah pekerjaan fiktif.

“Hampir tiap tahun anggaran hampir di atas Rp 100 miliar. Itu temuan infrastruktur yang tidak dikerjakan selesai, manipulasi dan lain lain. Sehingga dalam situasi politik Papua yang kurang baik ini, kita mau minta supaya para penyelenggara Negara khususnya dalam bidang ke PU-an untuk pembangunan jalan jembatan, Bandar udara dan bidang pertambangan kelistrikan, mari membangun Papua jangan main –main,” ujar Boy Dawir.

Anggota Komisi D DPR Papua, Boy Dawir mengaku, selama ini kesulitan dalam mengawasi proyek infastrukutur. Pasalnya, pemerintah daerah enggan memberikan data pendukung dan lokasi pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta kepada Gubernur untuk menyerahkan kontrak hasil kerja di lapangan baik realisasi fisik maupun keuangan.

(Sumber : KBR68H)