Pemetaaan Wilayah Pertambangan Rakyat Di Papua Telah Selesai

Dijelaskannya juga jika Kelompok masyarakat yang ingin mengajukan perijinan tambang, ijinnya akan dikeluarkan oleh Bupati, dan hal itu dikatakannya sudah sesuai dengan UU Otsus.

Tapi ada perkembangan baru UU no 23 tahun 2014 dimana segala perijinan di seluruh Indonesia ada di Gubernur, untuk semua sektor, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perindustrian.

Mengenai pengawasan, kata Manurung, akan dikembalikan pada mekanisme karena Bupati ada didaerah sebagai kepala wilayah. Dan secara detail nanti akan ada peraturan pemerintah yang akan mengikuti UU ini, dan akan diikuti oleh keluarnya Perda pertambangan rakyat.

Untuk kelompok masyarakat yang bisa dijadikan contoh, Manurung mengatakan, itu akan diserahkan ke daerah supaya itu lebih baik dari pada provinsi yang menentukan siapa yang dipilih menjadi percontohan, dan lahan yang akan digunakan itu kan ada pemiliknya yaitu masyarakat adat, tapi nanti hasil ini akan disosialisasikan ke mereka supaya mempersiapkan ini.

(BP)