Ratusan Honorer K2 Serui Protes Karena Tak Lulus Seleksi CPNS

Sebanyak 131 tenaga honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan aksi protes karena tak lulus dalam tes seleksi CPNS.

Mereka melakukan aksi teatrikal di halaman kantor bupati Kepulauan Yapen, Serui, Jumat (9/5/2014). Honorer dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota bahkan membawakan truk berisi sampah dan ditumpahkan di halaman kantor bupati.

’’Saya ini bekerja puluhan tahun di dinas kebersihan dan kota Serui ini bersih karena kita. Baru kenapa nama kami tidak lulus? Pemda harus bertanggung jawab terhadap kami 131 tenaga honorer ini,’’  kata seorang honorer K2 yang tak mau disebutkan namanya.

Namun sang bupati tak berada di tempat. Aksi mereka pun dikawal ketat aparat polisi untuk menghindari aksi anarkhis para pendemo.

Seorang honorer, Worabay yang mengaku sudah 15 tahun bekerja di Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tenaga honorer menilai seleksi kelulusan tidak benar.

“Kenapa penjual ikan di pasar ikan, penjual pinang, penjual minyak tanah yang kita lihat namanya dinyatakan lulus. Kita yang benar-benar bekerja dan honor puluhan tahun di kabupaten ini tidak diakomodir,’’ katanya.

Proses seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dinilai banyak ditemukan kejanggalan. Bahkan 720 honorer K2 yang dinyatakan lulus tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan.

Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Drs. Marthen Rerei, yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, F.F.Wayangkau, SH mengaku tak mempunyai petunjuk dari bupati Yapen, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) atas hasil pengumuman honorer K2, sehingga kebijakan harus dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jadi, tiap SKPD bertanggung jawab para honorernya.

“Bupati dan wakil bupati ada perjalanan dinas keluar daerah tadi pagi, dan tidak ada petunjuk kepada saya tentang hasil pengumuman hasil tes CPNS honorer K2, sehingga masing-masing SKPD bertanggung jawab kepada honorernya yang tidak lulus sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bupati,’’ kata Marthen Rerei.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil F.F.Wayangkau  mengaku pemerintah daerah sudah mengambil kebijakan khusus bagi 131 tenaga honorer yang dinyatakan gugur tersebut.  Kebijakan tersebut yaitu dengan upaya lobi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) di Jakarta agar peserta yang tak dilulus bisa diakomodir.

“Bupati dan wakil bupati tetap akan upayakan untuk 131 tenaga honorer K2 akan diakomodir, kita berharap tetap bersabar. Sambil menunggu pengangkatan yang dilakukan Pemda ke Menpan, akan ada kebijakan khusus yang dilakukan karena kalian sudah mengabdi bagi daerah ini cukup lama,’’ kata Wayangkau.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Herman Woriori, S.E. yang dikonfirmasi terpisah menilai, persoalan honorer K2 sejak tahun 2005 terus menjadi persoalan.

Karena itu, kali ini dirinya memberi apresiasi kepada pemerintah pusat. “Hasil tes ini pemerintah pusat yang menentukan, bukan daerah. Pemda hanya melaksanakan testing. Tetapi saya menilai ini merupakan langkah maju, dan DPRD memberikan apresisasi yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati, karena hamper 99% total honorer K2 sekitar 720 orang dinyatakan lulus,’’ kata Herman.

Menurut Herman, dirinya tak mengetahui alasan tak lulusnya 131 tenaga honorer K2 itu. Karena itu, ia meminta Pemda Yapen menyikapi masalah ini dengan serius.

“Pemda perlu sikapi kembali, kalau masih ada peluang yang kita telusuri, DPRD mendukung penuh, sehingga
131 orang ini juga bisa di akomodir agar tuntas sudah semua persoalan tenaga honorer di Yapen,” ujarnya.

Ia menyebutkan, APBD Kepulauan Yapen masih normal sebab tiga tahun berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Wajar dengan pengecualian (WDP).

“Prediksi kita APBD diperkirakan bisa menembus Rp 1 triliun akhir tahun, sehingga ini bisa cukup untuk mengakomodir keuangan daerah kita untuk belanja pegawai,’’ ujarnya.

(SuluhPapua)