Nabire.Net

(Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah, Yosephin Pigai, S.Sos)

Nabire, 23 Januari 2025 – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah, Yosephin Pigai, S.Sos., menyampaikan pentingnya keberadaan KAPP dalam memperjuangkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan mendukung pembangunan ekonomi di Papua Tengah.

“Kami berterima kasih kepada Ketua Badan Pengurus KAPP Papua dan Ketua Dewan Adat Badan Pengurus Pusat atas dukungannya. KAPP sebagai lembaga resmi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah organisasi separatis, tetapi kami ingin menjadi tuan di atas negeri sendiri,” ujar Yosephin.

Tiga Permohonan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Dalam sambutannya, Yosephin Pigai menyampaikan tiga poin penting kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, yang dalam acara ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Menase Kadepa. Permohonan tersebut adalah:

1. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus): KAPP meminta agar dana Otsus yang diperuntukkan bagi OAP dapat dikelola langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Penyediaan Sekretariat KAPP: Yosephin berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas sekretariat untuk KAPP Papua Tengah.

3. Dana Awal: Yosephin memohon adanya dana awal sebagai cendera mata dari Penjabat Gubernur sebelum masa jabatan berakhir, sebagai simbol dukungan bagi keberlanjutan organisasi.

“Kami berharap dukungan ini dapat membantu kami, anak-anak Papua, agar tidak menderita di atas tanah sendiri. Kami adalah bagian dari NKRI, dan tidak seharusnya kami dikucilkan,” tegas Yosephin.

Tanggapan Pemerintah: Komitmen Mendukung KAPP

Menase Kadepa, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa permohonan yang disampaikan akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. “Terkait keluhan dan permohonan tersebut, ada aturan main yang harus kita patuhi. Namun, saya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan untuk dipertimbangkan,” ujar Menase.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan KAPP sangat mendukung program pemerintah, khususnya dalam mengangkat pengusaha kecil, termasuk pedagang kaki lima. “Namun, semuanya harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” tambahnya.

Dengan tongkat estafet yang telah diberikan, KAPP diharapkan mampu mewujudkan visi dan misinya dalam membangun perekonomian masyarakat adat Papua dari dusun hingga kota, sehingga tercipta kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi OAP.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]