Nabire.Net

(Intan Jaya Papua Tengah)

Intan Jaya, 18 Juni 2025 – Konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, desakan datang dari masyarakat sipil di Distrik Hitadipa yang terdampak langsung akibat konflik tersebut.

Perwakilan warga Distrik Hitadipa, Yan Emani, menyampaikan surat terbuka kepada 31 anggota DPRD dan DPRK Kabupaten Intan Jaya, 45 anggota DPR Provinsi Papua Tengah (DPRP), serta Ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik Bersenjata. Dalam surat tersebut, ia mengajukan pertanyaan sekaligus desakan tindak lanjut atas situasi kemanusiaan yang kian memburuk.

Pengungsian dan Kehilangan Fasilitas Masyarakat

Menurut Emani, ribuan warga dari Kampung Hitadipa dan Zanamba (Distrik Hitadipa), serta Kampung Jaindapa dan Ndugusiga (Distrik Sugapa), terpaksa mengungsi akibat intensitas konflik yang meningkat. Selain kehilangan tempat tinggal, warga juga harus rela meninggalkan sumber mata pencaharian, sekolah, fasilitas gereja, serta pelayanan publik lainnya.

“Trauma dan penderitaan warga belum mendapatkan perhatian serius dari negara. Kami ingin jawaban konkret,” ujar Emani dalam pernyataannya.

Lima Pertanyaan Utama Warga Kepada Wakil Rakyat

Emani mengajukan lima pertanyaan krusial kepada DPRP dan DPRD/DPRK terkait langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan:

1. Bagaimana hasil kerja Panitia Khusus DPRP Papua Tengah dalam menangani konflik bersenjata di Intan Jaya?

2. Apakah sudah ada investigasi langsung ke wilayah terdampak seperti Hitadipa dan Sugapa?

3. Langkah apa yang diambil DPRD/DPRK dan DPRP untuk memulihkan kehidupan masyarakat serta menjamin pemulangan pengungsi secara aman dan bermartabat?

4. Apakah ada anggaran khusus dari pemerintah untuk rehabilitasi kampung terdampak seperti Sugapa Lama, Jaindapa, dan Ndugusiga?

5. Bagaimana tanggung jawab negara terkait pelanggaran HAM dan kerugian harta benda yang dialami masyarakat sipil?

Desakan Tindak Lanjut Nyata

Lebih jauh, warga menuntut transparansi informasi, kehadiran fisik para wakil rakyat di wilayah terdampak, serta pembentukan tim independen gabungan untuk mendata korban dan kerugian secara menyeluruh. Mereka berharap suara masyarakat tidak diabaikan dan penanganan dilakukan secara adil dan manusiawi.

“Wakil rakyat jangan hanya bicara di ruang rapat, tapi hadir dan melihat langsung penderitaan warga di lapangan,” tegas Emani.

[Nabire.Net]