TPNPB Warning Metro TV Terkait Pemberitaan Insiden Distrik Kembru Puncak April 2026

Puncak, 26 April 2026 – Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengeluarkan peringatan kepada jajaran manajemen Metro TV terkait pemberitaan mengenai insiden penembakan warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada April 2026.

Peringatan tersebut disampaikan dalam siaran pers resmi yang dirilis pada Minggu, 26 April 2026, oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom.

Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menyebut pemberitaan yang disiarkan pada 19 April 2026 dinilai tidak independen dan tidak akurat. Pihak TPNPB juga menilai laporan sejumlah media nasional menyebut kelompok mereka sebagai pelaku penembakan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, merupakan informasi yang tidak benar menurut versi mereka.

Selain kepada presenter berita, peringatan juga ditujukan kepada Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo, serta pendiri Metro TV, Surya Paloh.

TPNPB Bantah Terlibat Penembakan Warga Sipil

Dalam siaran pers tersebut, pihak TPNPB membantah keterlibatan dalam penembakan yang dilaporkan terjadi pada 12–15 April 2026 di Distrik Kembru.

Mereka menyebut tidak ada aktivitas pasukan TPNPB yang terlibat kontak senjata dengan aparat militer Indonesia selama periode tersebut.

TPNPB juga mengutip laporan investigasi yang diklaim dilakukan oleh tim investigasi HAM Kabupaten Puncak bersama mahasiswa asal Puncak, yang menurut mereka tidak menemukan indikasi serangan TPNPB sebelum insiden penembakan warga sipil terjadi.

Tuduhan Penggunaan Senjata Berat dan Dampak Pengungsian

Dalam keterangannya, TPNPB menuduh operasi militer yang dilakukan aparat Indonesia pada 12–15 April serta 19–23 April 2026 menggunakan helikopter militer dan senjata berat, termasuk peluncur granat jenis Cartridge Cal 40 mm HE.

Menurut versi TPNPB, serangan udara dan darat tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga serta memicu pengungsian dalam jumlah besar.

Mereka menyebut ribuan warga sipil mengungsi dari wilayah Distrik Kembru, Distrik Omukia, dan Distrik Pogoma akibat situasi keamanan selama operasi berlangsung.

Permintaan Investigasi Independen dan Akses Media Internasional

Dalam pernyataan yang sama, TPNPB meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses bagi jurnalis internasional dan media asing guna melakukan investigasi independen di wilayah terdampak.

Selain itu, mereka juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penggunaan logistik militer asing dalam operasi di Papua.

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh sejumlah pimpinan TPNPB, termasuk Panglima Tinggi Goliath Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Terianus Satto, serta Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen.

[Nabire.Net]