Theo Hesegem: Pernyataan Lenis Kogoya Soal Penangkapan Sebby Sambom Keliru
Wamena, 12 Maret 2025 – Pernyataan Lenis Kogoya mengenai rencana penangkapan Sebby Sambom menuai kritik dari berbagai pihak. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Theo Hesegem, menegaskan bahwa penangkapan adalah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan TNI, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KUHAP.
Theo Hesegem mengingatkan bahwa setiap proses penangkapan harus berlandaskan hukum dan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam KUHAP, penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta harus disertai surat perintah.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa masalah utama di Papua bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ia menyinggung kebijakan pemerintah terkait program Makanan Bergizi Gratis yang mendapat penolakan dari sebagian siswa di Papua. Menurutnya, program tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah yang masih rawan konflik.
“Jika program ini diterapkan di Jakarta, mungkin bisa berjalan baik. Namun, di Papua, anak-anak lebih membutuhkan pendidikan gratis karena banyak sekolah yang tidak berjalan normal akibat konflik,” ujar Theo Hesegem.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, bukan oleh TNI. Hal ini untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi disalahartikan sebagai kepentingan politik.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah dalam perumusan kebijakan. Tanpa pemetaan yang tepat, kebijakan yang diterapkan justru dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan kesalahpahaman di masyarakat.
Dalam penutupnya, Theo Hesegem menyoroti pandangan masyarakat Papua yang cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. “Orang Papua lebih pintar menganalisa sesuatu sebelum terjadi. Jakarta masih bicara kulit, sementara Papua sudah membahas isinya,” pungkasnya.
[Nabire.Net]
Sangat benar kami pemuda mendukung
Sangat setuju, harus ada pemetaan supaya program pemerintah bisa berjalan dan utamakan KESEJAHTERAAN
Kalo TN atau polri di potong potong KKB kenapa tidak bersuara, kalo HAM hanya memihak 1 pihak itu namanya tidak fair … Di pikir TNI polri tidak ada yg menunggu di rumah .. di pikir TNI polri burung yg bisa di tembaki seenaknya
Kami sebagai masyarakat papua melihat lenis kogoya tinggal di jakarta bukan tingal di papua, kami org papua rasakan kami butuh pendidikan kratis bukan makan kratus. Dan stekmen” itu ada yg punya kewenangan utk menangkap seseorang dan pelanggaran” ini berbicara masalah keadilan, kesejatraan, pembangunan dan perekonomian di tanah Papua terlebih khusus daerah pengunungan.
pemerintah kelurahan masalah Papua gais.😏
Yang Nyuruh TNI Polri ke Papua siapa?
Kalau mau protes ya protes ke Presiden dan Panglima Serta Kapolri kalian, orang Papua ada di tanah nya kok TNI Polri malah datang ngusik mereka, usir mereka dari rumah nya,
Emangnya Orang Papua mau bersatu dengan Indonesia?
Ya jelas tidak, Orang Papua Ingin Merdeka, tapi untuk kepentingan Indonesia selalu menggagalkan Kemerdekaan Papua Karena Indonesia rakus akan SDA di Papua
Makanya kalau tidak mau mati TNI Polri kalian mending gak usah datang ke Papua dan biarkan kami orang Papua merdeka
Hidup di atas tanah negeri kami dan menentukan nasib kami sendiri, bukan sebaliknya menjajah kami dan menentukan nasib kami