Theo Hesegem: Pernyataan Lenis Kogoya Soal Penangkapan Sebby Sambom Keliru

Wamena, 12 Maret 2025 – Pernyataan Lenis Kogoya mengenai rencana penangkapan Sebby Sambom menuai kritik dari berbagai pihak. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Theo Hesegem, menegaskan bahwa penangkapan adalah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan TNI, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KUHAP.

Theo Hesegem mengingatkan bahwa setiap proses penangkapan harus berlandaskan hukum dan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam KUHAP, penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta harus disertai surat perintah.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa masalah utama di Papua bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ia menyinggung kebijakan pemerintah terkait program Makanan Bergizi Gratis yang mendapat penolakan dari sebagian siswa di Papua. Menurutnya, program tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah yang masih rawan konflik.

“Jika program ini diterapkan di Jakarta, mungkin bisa berjalan baik. Namun, di Papua, anak-anak lebih membutuhkan pendidikan gratis karena banyak sekolah yang tidak berjalan normal akibat konflik,” ujar Theo Hesegem.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, bukan oleh TNI. Hal ini untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi disalahartikan sebagai kepentingan politik.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah dalam perumusan kebijakan. Tanpa pemetaan yang tepat, kebijakan yang diterapkan justru dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan kesalahpahaman di masyarakat.

Dalam penutupnya, Theo Hesegem menyoroti pandangan masyarakat Papua yang cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. “Orang Papua lebih pintar menganalisa sesuatu sebelum terjadi. Jakarta masih bicara kulit, sementara Papua sudah membahas isinya,” pungkasnya.

[Nabire.Net]