Tag Archives: PJ.Bupati Intan Jaya

Zakharias Marey : Isu Penggantian Pejabat di Intan Jaya Tidak Benar

(Zakharias Marey : Isu Penggantian Pejabat di Intan Jaya Tidak Benar)

Intan Jaya, 8 Oktober 2024 – Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya, Zakharias Marey, menanggapi isu yang beredar terkait akan ada penggantian pejabat, termasuk Sekda Intan Jaya. Menurutnya isu tersebut tidak benar.

Pj Bupati Intan Jaya Pimpin Rapat Forkopimda, Bahas Persiapan Pilkada

(Pj Bupati Intan Jaya Pimpin Rapat Forkopimda, Bahas Persiapan Pilkada)

Nabire, 3 September 2024 – Pada hari Rabu, 3 September 2024, pukul 15.30 WIT, telah berlangsung rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Intan Jaya di sebuah restoran di Nabire.

Lantik Zakharias Marey Sebagai Pj Bupati Intan Jaya, Ini Pesan Pj Gubernur Ribka Haluk

(Lantik Zakharias Marey Sebagai Pj Bupati Intan Jaya, Ini Pesan Pj Gubernur Ribka Haluk)

Nabire, 14 Agustus 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, melantik Dr. Zakharias Marey, S.Sos., M.T, selaku Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (14/08).

Asir Mirip Dinilai Layak Jadi Penjabat Bupati Intan Jaya

(Asir Mirip, S.Pd., M.Si)

Intan Jaya, 5 Agustus 2024 – Asir Mirip, S.Pd., M.Si, dianggap sebagai sosok yang pantas untuk diangkat sebagai Penjabat Bupati Intan Jaya. Dengan latar belakangnya sebagai birokrat senior dan putra asli Intan Jaya, banyak pihak menilai beliau memiliki kapasitas untuk memimpin daerah tersebut.

Penunjukan Pj Bupati Intan Jaya Harus Prioritaskan Orang Asli Daerah

(Intelektual muda asal Kabupaten Intan Jaya, Yan Emani, S.AB)

Intan Jaya, 3 Agustus 2024 – Mengisi kekosongan penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Intan Jaya menjelang pesta demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan bupati (Pilbub) merupakan langkah strategis yang sangat penting. Dalam konteks ini, ada rekomendasi kuat agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Penjabat Gubernur Papua Tengah memilih PJ dari kalangan orang asli Intan Jaya. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, legitimasi, dan efektivitas pemerintahan daerah selama masa transisi ini.