Tag Archives: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah

Agustinus Anggaibak: Semua Kandidat Memiliki Hak yang Sama dalam Pencalonan Gubernur Papua Tengah

(Ketua MRP-PT, Agustinus Anggaibak)

Nabire, 3 September 2024 – Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penolakan terhadap pencalonan John Wempi Wetipo sebagai bakal calon Gubernur di Provinsi Papua Tengah. Dalam pernyataannya, Anggaibak menegaskan bahwa setiap kandidat, termasuk John Wempi Wetipo, memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur, tanpa terkecuali.

Unjuk Rasa Anggota MRP-PT, Ini Tanggapan Pj Gubernur Ribka Haluk

(Unjuk Rasa Anggota MRP-PT, Ini Tanggapan Pj Gubernur Ribka Haluk)

Nabire, 5 Agustus 2024 – Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, berunjuk rasa di Sekretariat MRP-PT, Kalibobo Nabire, Senin (05/08).

Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Bimtek Jakarta

(Majelis Rakyat Papua Tengah Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Bimtek Jakarta)

Jakarta, 2 Juli 2024 – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran di Jakarta dari tanggal 2 hingga 6 Juli 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua MRP-PPT, Agustinus Anggaibak, pada Selasa (2/7/2024).

MRP Papua Tengah Dukung Penuh Kesuksesan Pilkada di Nabire dan Kabupaten Lainnya

(MRP Papua Tengah Dukung Penuh Kesuksesan Pilkada di Nabire dan Kabupaten Lainnya)

Nabire – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten lainnya. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya MRP untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan lancar dan sukses di seluruh wilayah Papua Tengah.

Bawaslu Papua Tengah Minta MRP Perjelas Produk Hukum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Papua

Nabire – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperjelas produk hukum terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Papua. Hal ini disampaikan mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus hanya secara tegas mengatur syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua, namun tidak memberikan kejelasan serupa untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.