Seminar Pendidikan dan Kesehatan Papua Tengah: Gubernur Tekankan Integritas Data

Nabire, 20 April 2026 – Seminar dan forum diskusi bertajuk Penguatan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang diselenggarakan oleh anggota DPD RI perwakilan Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, di Auditorium RRI Nabire, Senin (20/4/2026), dengan mengusung tema besar “Harapan Papua Tengah Dimulai dari Pendidikan dan Kesehatan.”

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan dihadiri oleh anggota DPD RI perwakilan Papua Tengah Wilhelmus Pigai, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Keuangan, perwakilan asosiasi perguruan tinggi swasta, para kepala dinas kabupaten se-Papua Tengah, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan Papua Tengah yang harus diperjuangkan secara serius dan berkelanjutan.

“Masalah pendidikan dan kesehatan adalah hal fundamental bagi orang Papua. Harus ada yang memulai, ada yang melanjutkan, dan ada yang menyelesaikan,” ujarnya.

Soroti Krisis Integritas dan Manipulasi Data

Gubernur secara tegas menyoroti persoalan serius terkait integritas, khususnya dalam pengelolaan data di sektor pendidikan.

Ia mengungkapkan pengalaman saat awal menjabat, di mana ditemukan lonjakan tidak wajar jumlah siswa di salah satu PAUD di Kabupaten Paniai.

“Tidak mungkin satu kampung punya seribu anak. Ini manipulasi data. Kalau kita tidak punya kejujuran, bangsa ini tidak akan maju,” tegasnya.

Menurutnya, praktik manipulasi data menjadi salah satu penyebab utama kebijakan tidak tepat sasaran. Ia mendorong pembentukan tim kecil lintas sektor untuk memastikan validitas data, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Anggaran Besar, Hasil Belum Optimal

Di sektor kesehatan, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung operasional layanan kesehatan, termasuk rumah sakit di berbagai daerah.

“Rumah Sakit Nabire saja kita bantu sekitar Rp36 miliar, padahal mereka sudah punya BLUD sekitar Rp65–70 miliar per tahun. Rumah sakit lain juga kita bantu,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan korban konflik, termasuk biaya evakuasi medis.

“Kemarin konflik di Puncak Jaya, kita keluarkan hampir Rp20 miliar hanya untuk evakuasi korban,” katanya.

Namun demikian, ia menilai hasil yang dicapai belum maksimal, sehingga diperlukan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan Bukan Sekadar Pintar, Tapi Berintegritas

Gubernur menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga harus membentuk karakter dan integritas.

“Orang sekolah pintar saja tidak cukup. Harus punya integritas dan moral. Kalau pemimpin rusak, maka bawahannya juga ikut rusak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik mentalitas sebagian pihak yang masih terjebak pada kepentingan kecil dan budaya mencari pujian, yang dinilai menghambat kemajuan daerah.

Ajakan Bersatu Bangun Papua Tengah

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersatu membangun Papua Tengah melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan dua sektor tersebut, Papua Tengah akan sulit bersaing dan berkembang.

“Tidak ada cara lain. Kita harus perbaiki pendidikan dan kesehatan. Itu kunci masa depan Papua Tengah,” tutupnya.

Seminar ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat, berbasis data akurat, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]