Sekelumit Cerita Pemilu Di Distrik Wapoga Nabire

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di Distrik/Kecamatan Wapoga, Nabire, Papua, Yuli Ernawati Wamafma punya agenda yang cukup padat pada Rabu (9/7). Ia mesti mengawasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di tempat yang tak sedikit dengan rentang terbilang tak dekat.

Yuli menjelaskan, terdapat lima kampung di Distrik Wapoga. Di antaranya, Samanui, Totoberi, Keuw, Taumi, dan Kamarisano yang merupakan ibu kota distrik. Dengan jumlah penduduk dan kampung tersebut, rencananya dibuat enam tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu.

“Taumi adalah salah satu kampung yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, yakni Nabire. Transportasi satu-satunya ke kampung itu dengan helikopter dengan memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dan perahu boat satu hari,” ujar Yuli.

Perjalanan menggunakan perahu dan speedboad ke Taumi memakan waktu dua hari satu malam. Lokasi yang berjauhan dan sarana transportasi ujung-ujungnya membuat pengiriman logistik ke daerah itu terhambat. “Logistik baru dikeluarkan dari KPU Nabire pada 8 Juli, kemudian diantar ke ibu kota distrik. Tanggal itu, saya sudah berada di Samanui untuk memastikan sudah ada TPS atau belum dan apakah logistik sudah tiba atau belum,” kata dia.

Sesampai di Taumi, menurut Yuli, ternyata belum ada TPS yang disiapkan. Anggota dan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak berada di lokasi tersebut. Logistik berupa kertas suara, kotak suara, dan formulir C1 belum tiba.

Sementara, warga sudah mulai bertanya-tanya soal kepastian mereka jadi mencoblos atau tidak. Yuli mencoba mengumpulkan masyarakat dan meminta mereka bersabar hingga logistik tiba dan TPS didirikan. “Karena menunggu logistik pilpres lama datang, akhirnya masyarakat di daerah itu pergi ke kebun dan berburu,” kata Yuli.

Tak lama setelah masyarakat tak lagi berharap diberikan hak pilihnya, kepala distrik setempat, Berry Saroy datang dari ibu kota distrik, Kampung Kamarisano. Ia datang dengan tangan kosong tidak membawa logistik pilpres.

Yuli mengatakan, akhirnya memaksa kepala distrik untuk kembali ke ibu kota distrik untuk membawa logistik. Logistik baru tiba di lima kampung itu pada pukul 13.00 WIT pencoblosan.  Menurut peraturan KPU, ketika logistik datang sebenarnya sudah waktunya mengakhiri pencoblosan dan dilanjutkan penghitungan suara. TPS juga seharusnya sudah ditutup.

Sekembali dari ibu kota distrik dengan logistik, lalu minta masyarakat untuk berkumpul di satu tempat dan minta menyepakati memilih pasangan calon presiden-cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kala. “Sudah tidak mencoblos di TPS, cara yang dipakai adalah sistem ikat. Padahal, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah itu sebanyak 1.105 orang,” ujarnya.

Yuli keberatan dengan cara pemungutan suara tersebut. Ia menilai, cara tersebut menyalahi peraturan pemilu. Selain itu, pemilihan juga dilakukan warga di luar waktu pemungutan suara. “Kami minta pemilu ulang karena saat Pilpres 9 Juli lalu terjadi sejumlah kecurangan di Wapoga. Terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu,” ujar Yuli.