Sekda Nabire Membuka Forum Koordinasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2017 Di Bappeda Nabire

(Dok.Udin.M)

Sekda kabupaten Nabire, Drs Johny Pasande mewakili Bupati Nabire, membuka kegiatan Forum Koordinasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Nabire tahun 2017, bertempat di Aula Bappeda Nabire, senin 14 maret 2016.

Dikatakan Sekda Nabire, tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk membahasa program prioritas pembangunan pada tahun 2017 yang terdiri atas 7 program prioritas. Penyusunan rancangan awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Nabire tahun 2017 berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 260 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencan pembangunan daerah sebagai satu daerah dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Usai sambutan dari Sekda Nabire, dilanjutkan pemaparan pokok pikiran kegiatan oleh Kepala Bappeda Nabire, Frence The S.IP.

Adapun ketujuh program prioritas pemerintah kabupaten Nabire yang dibahas pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat

2. Peningkatakn kualitas pendidikan berkarakter berbasis kearifan lokal

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

4. Membangun tata kelola pemerinah yang bersih dan efektif dengan didukung oleh kualitas pelayanan publik

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang dan mitigasi

6. Meningkatkan ketentraman, ketertiban daerah serta kerukunan antar umat beragama

7. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran penyandang masalah kesejahteraan sosial

Acara ini dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemkab Nabire dan jajarannya, para anggota DPRD yaitu Ketua Komisi A DPRD, Udin Mardin, Ketua Komisi B diwakili Wakil Ketua Hj. Katrine  Maruanaya, Ketua Komisi C Matias Pigai S.Sos M.Si beserta beberapa anggota Komisi C diantaranya Agus Rimba, Ev Petrus Asso dan Aten Madai selaku sekretaris Komisi C.

Komisi A DPRD dalam forum ini memberi masukan sebanyak 14 pokok pikiran meliputi :

1. Bidang pemerintahn

2. Bidang hukum

3. Bidang kepegawaian

4. Bidang kerjasama

5. Bidang pertanahan

6. Bidang kependudukan dan catatan sipil

7. Bidang sosial politik

8. Bidang pengawasan

9. Bidang perpustakaan dan kearsipan

10. Bidang pemberdayaan kampung

11. Bidang bencana alam

12. Bidang diklat

13. Bidang pertahanan dan keamanan

14. Bidang kesekretariatan DPRD

Acara ditutup jan 4 sore dengan penandatangan kesepakatan program yang nanti akan dilanjutkan dalam Forum Musrembang. penantangann kesepakatn program yg nnt akan di lanjutkn dlm forum musrembang.

 (Udin.Mardin)