Sejumlah ASN PUPR Papua Tengah Tolak Penunjukan Plt Kadin Baru

Nabire, 27 September 2024 – Sejumlah ASN di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah memprotes rencana penunjukkan Plt Kadin PUPR Papua Tengah yang baru. Aksi protes tersebut dilakukan dengan memasang banner di depan Kantor Dinas PUPR Papua Tengah sejak Kamis malam (26/09).

Dalam banner tersebut tertulis penolakan Plt Baru dalam hal ini Karo Umum sebagai Plt Kadin PUPR Papua Tengah. Selain itu, Kabid Bina Marga, Yulianus Etama diminta tetap menjadi Plt Kepala Dinas PUPR Papua Tengah.

Selain itu di banner tersebut tertulis penolakan pergantian PPK di seluruh bidang, karena akan berdampak pada proses pekerjaan yang telah berjalan. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi makan akan dilakukan mogok kerja.

Pada Jumat pagi (27/09), Nabirenet memantau langsung aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Papua Tengah. Sejumlah ASN menyampaikan aspirasi mereka di depan Asisten I Setda Papua Tengah, Menase Kadepa dan Karo Umum, Bernard Sitorus, Jumat (27/09/2024).

Salah satu perwakilan ASN PUPR menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pergantian jabatan tersebut dan meminta agar Bernard Sitorus dikembalikan ke posisinya semula sebagai Karo Umum. Mereka menyatakan lebih nyaman dipimpin oleh Yulianus Etama, yang baru dua minggu dilantik sebagai Plt menggantikan Yan Ukago.

“Kami dengan tegas meminta Pak Bernard kembali ke Karo Umum. Selama dipimpin Pak Yulianus Etama, meskipun baru dua minggu, beliau sudah menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mengkaderkan kami, khususnya OAP, di Dinas PUPR. Kami berharap Ibu Gubernur mempertimbangkan keputusan ini,” ungkap salah satu ASN perwakilan.

Menurut mereka, Yulianus Etama berhasil menopang kinerja staf hingga kepala bidang, sehingga mereka ingin Etama tetap memimpin hingga proyek-proyek yang ada saat ini selesai.

“Beliau menopang kami dari staf hingga kepala bidang. Kami ingin beliau tetap bersama kami hingga pekerjaan ini selesai,” tambahnya.

Lebih lanjut, para ASN menegaskan bahwa aksi ini murni atas kesepakatan seluruh ASN PUPR Papua Tengah dan bukan didorong oleh kepentingan pribadi. Mereka mengkhawatirkan bahwa pergeseran jabatan ini hanya akan merugikan ASN dan masyarakat.

“Pergeseran jabatan ini sarat kepentingan. Kami tidak mau masyarakat atau ASN jadi korban karena masalah ini. Kami ingin keputusan ini dipertimbangkan dengan matang agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Asisten I Menase Kadepa mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan tersebut akan diteruskan ke Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah.

Sementara itu, saat Nabirenet meminta keterangan dari Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Ibu Gubernur.

[Nabire.Net/Imran]