Rusuh Tinju Nabire Bukan Pelanggaran HAM, Komnas HAM Ke Nabire Kamis Esok

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa insiden tinju amatir di Gelanggang Olahraga Kota Lama, Nabire, Papua, bukan pelanggaran HAM.

Hal ini dikatakan Ketua Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu 17 Juli 2013.

Natalius menilai insiden yang menyebabkan 18 orang tewas dan 35 luka-luka itu murni karena desak-desakan antara penonton. “Kalau dilihat dari kejadian ini, kami memastikan ini kejadian yang terjadi karena desak-desakan, di satu mulut pintu keluar,” kata Natalius.

Dia mengesampingkan dugaan adanya pelaku dari kasus tersebut. Natalius tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan insiden itu disengaja oleh pihak tertentu. “Itu terlalu jauh kalau kita simpulkan ada unsur kesengajaan,” tuturnya.

Meskipun demikian, Natalius mengakui bahwa ada kelalaian yang berujung pada terjadinya insiden maut tersebut. Salah satunya adalah tindakan panitia acara yang tidak membuka pintu lainnya.

“Kenapa panitia tidak mengamankan atau mengantisipasi sebelumnya. Tapi itu bukan pelanggaran HAM. Itu bukan kategori terjadi karena sengaja atau pembiaran. Untuk dugaan kelalaian kepolisian, kami akan lakukan penyelidikan,” tuturnya.

Bentuk Tim Pemantau Natalius menyambut baik laporan dari Forum Kemanusiaan Tragedi GOR Nabire yang mendesak Komnas HAM melakukan investigasi. Ia menilai aduan tersebut merupakan tambahan informasi untuk lembaganya. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaannya, Komnas HAM akan membentuk tim pemantau.

“Investigasi sebenarnya tidak, tapi pemantauan saja. Jadi investigasi kalau diduga ada pelanggaran HAM. Ini diduga saja belum. Tidak dalam kategori,” jelasnya.

Natalius menuturkan fokus utama dari tim pemantau adalah mengantisipasi terjadinya potensi konflik paska kejadian. Sebab, potensi konflik berbasis suku di Nabire sangat besar karena ada dua kelompok yang berlainan dalam pertarungan tinju tersebut.

“Komnas HAM akan mencoba melakukan upaya preventif. Terjadi konflik etnik berpotensi terjadi pelanggaran HAM,” imbuhnya.

Ia melanjutkan pihaknya juga ingin memastikan pelayanan kesehatan dan jaminan kompensasi yang layak bagi para korban. Kemudian, memberi peringatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asosiasi Olahraga Nasional termasuk tinju, agar melaksanakan even-even olahraga secara profesional.

“Apalagi even olahraga yang mendatangkan massa yang banyak. Harus mengantisipasi dini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.

Natalius menambahkan, tim pemantau akan berangkat pada Kamis besok, 18 Juli 2013. Rencananya, mereka akan bekerja selama dua atau tiga hari. Pada hari Selasa, 23 Juli 2013, mereka akan mengumumkan hasil pekerjaannya