Nabire Diproyeksikan Jadi Pusat Ekonomi Papua Tengah, RTRW 2026–2046 Direvisi
Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah setelah Nabire ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Revisi tersebut diarahkan untuk menjadikan Nabire sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi regional. Penataan ruang juga akan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
Pembahasan mengenai arah revisi RTRW dilakukan dalam Rapat Forum Penataan Ruang Kabupaten Nabire di Meeting Room Restaurant Jakarta, Nabire, Selasa (17/11/2026). Forum tersebut diikuti anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan dokumen tata ruang daerah.
Nabire diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
Dalam pembahasan, forum menyepakati tujuan penataan ruang Kabupaten Nabire untuk periode 2026–2046. Salah satu arah utamanya adalah membangun Nabire sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi regional yang ditopang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan tersebut harus didukung sarana dan prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta memiliki ketangguhan terhadap risiko bencana.
Arah baru itu dinilai penting karena perkembangan Nabire tidak lagi hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten, tetapi juga dengan perannya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Batas wilayah menjadi perhatian
Selain arah pembangunan, forum memberikan perhatian khusus terhadap batas administrasi Kabupaten Nabire dengan wilayah kabupaten yang berbatasan.
Pembahasan mengenai batas wilayah dianggap penting untuk mengantisipasi persoalan yang dapat muncul apabila terjadi perubahan maupun pengurangan wilayah administrasi. Kejelasan batas juga diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pemanfaatan ruang.

Forum juga meminta kawasan Agropolitan Wanggar dan Legari ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi eksisting di lapangan.
Peninjauan tersebut termasuk pemanfaatan ruang pada kawasan yang masuk dalam Lahan Baku Sawah (LBS). Pemerintah dinilai perlu memastikan peruntukan lahan tetap konsisten dengan kondisi aktual sehingga potensi konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalkan.
Pariwisata dan pertambangan ikut dibahas
Aspek ekonomi menjadi bagian lain yang mendapat perhatian. Forum mendorong agar kebijakan tata ruang berjalan seiring dengan pengembangan industri pariwisata, terutama wisata bahari, serta sektor-sektor potensial lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nabire.
Potensi ekonomi tersebut diharapkan dapat dikembangkan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
Sementara di sektor pertambangan, forum menekankan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap perizinan dan aktivitas pertambangan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat.
Aktivitas pertambangan yang berpotensi memicu bencana alam maupun kerusakan lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi melalui kebijakan tata ruang.
Data penduduk dan kebencanaan harus diperbarui
Penyusunan RTRW juga akan membutuhkan pemetaan dan pembaruan sejumlah data penting, antara lain proyeksi kependudukan, data kebencanaan, serta kondisi kawasan agropolitan.
Data tersebut diperlukan agar rencana pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi wilayah yang aktual. Dengan demikian, pemanfaatan ruang diharapkan tidak saling tumpang tindih dan mampu mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.
Forum juga menekankan bahwa revisi RTRW tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial, pemerataan kesejahteraan, serta kebutuhan kelompok rentan perlu masuk dalam pertimbangan penyusunan dokumen.
Masyarakat diminta terlibat
Sinkronisasi antara rencana tata ruang Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjadi perhatian dalam proses revisi.
Pelibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Forum mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam proses tersebut.
Seluruh masukan tertulis yang disampaikan dalam rapat akan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
Tim Penyusun Revisi RTRW Kabupaten Nabire selanjutnya diminta menindaklanjuti seluruh saran dan masukan tersebut. Hasil perbaikan akan disampaikan kepada Ketua Tim Forum Penataan Ruang Kabupaten Nabire untuk proses pembahasan berikutnya.
Revisi RTRW 2026–2046 diharapkan menjadi instrumen jangka panjang bagi Kabupaten Nabire dalam mengantisipasi pertumbuhan wilayah sekaligus mengatur keseimbangan antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]





Tinggalkan Komentar