Nabire.Net

(Provinsi Papua Tengah Telah Mencapai Universal Health Coverage di Tahun 2023)

Nabire, Sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII untuk Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023. Hal ini lantaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah mencapai lebih dari 95 persen cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

(Baca Juga : Pemda Berkomitmen Mewujudkan Nabire Sehat, Kemenkes Ganjar Penghargaan UHC Award 2023)

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan capaian ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.

Ia membeberkan, sampai 1 Maret 2023, sebanyak 252,17 juta jiwa atau lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta Program JKN. Sementara di Pulau Papua yang terdiri atas enam provinsi, total 5.588.126 jiwa atau lebih dari 95 persen warganya sudah terdaftar ke Program JKN.

“Kondisi geografis, aksesibilitas, hingga ketersediaan sarana prasarana maupun jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) di Papua, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi di Papua untuk merealisasikan UHC. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras yang luar biasa dari seluruh pemerintah provinsi di Papua, sehingga kini setiap warganya bisa memiliki perlindungan finansial dan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif,” ujar David saat penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah pada Rabu, 15 Maret 2023.

BPJS Kesehatan sedang berfokus pada mutu layanan Program JKN melalui berbagai macam inovasi dan digitalisasi. Karena hal yang utama bagi BPJS Kesehatan adalah kepuasan peserta JKN, sehingga peserta tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan Misalnya, Peserta hanya memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta JKN untuk berobat di fasilitas kesehatan, dan  memastikan peserta JKN tidak dikenakan iur biaya saat mengakses layanan Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga berkomitmen melayani peserta JKN secara borderless (tanpa batas), yang artinya proses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini. Hal tersebut diwujudkan melalui pengembangan kanal-kanal layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

“Kita juga harus melihat dari perspektif peserta. Kami sadar bahwa tidak semua wilayah memiliki jarkomdat maupun kondisi geografis yang mudah diakses, serta tidak semua lapisan masyarakat familiar dengan smartphone. Untuk itu, kami juga menghadirkan layanan jemput bola seperti Mobile Customer Service (MCS) yang siap membantu masyarakat,” kata David.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Silwanus Sumule menuturkan bahwa Program JKN ini sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Ia juga mengajak jajarannya dan seluruh elemen lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal.

[Nabire.Net/BPJS Kesehatan]