Polisi dan Pemda Akan Evaluasi Organisasi Tak Jelas di Nabire

Nabire, 6 April 2026 – Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, menyampaikan bahwa keberadaan organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau tidak jelas legalitasnya akan menjadi perhatian bersama pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memberikan keterangan kepada awak media dalam jumpa pers di Mapolres Nabire, Senin (06/04/2026).

Kapolres menjelaskan bahwa dalam pertemuan sebelumnya telah dibahas kesepakatan awal untuk melakukan evaluasi terhadap organisasi-organisasi yang dinilai tidak memiliki legalitas jelas, khususnya yang kerap terlibat dalam dukungan terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi.

Menurutnya, kesepakatan tersebut memang belum dituangkan secara tertulis, namun secara lisan telah disepakati untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan organisasi-organisasi yang tidak jelas ini ke depan akan bersepakat untuk duduk bersama pemerintah daerah,” ujar AKBP Samuel Tatiratu.

Ia mengatakan, pembahasan tersebut nantinya akan melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), guna memastikan legalitas organisasi yang beroperasi di wilayah Nabire.

Kapolres menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah serta mendukung kelancaran percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire.

“Dengan melihat keberadaan organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau tidak sah, diharapkan hal-hal tersebut tidak mengganggu keberlangsungan percepatan pembangunan yang ada di Nabire,” katanya.

Kapolres juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan daerah dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]