INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dalam Dugaan Korupsi KPU

Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dalam Dugaan Korupsi KPU

(Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dalam Dugaan Korupsi KPU)
(Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dalam Dugaan Korupsi KPU)

Mimika, Penyidik Polda Papua Tengah memeriksa Bupati Mimika Johannes Rettob sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang hingga kini masih berjalan.

Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jermias Rontini mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari lebih dari 40 saksi. Tahap berikutnya akan diarahkan pada pemeriksaan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat proses penyelidikan.

“Kita sudah periksa hampir 40-an lebih saksi. Langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan saksi ahli,” kata Jermias, Senin (16/11/2026).

Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Bupati Mimika

Jermias menegaskan pemeriksaan terhadap Bupati Mimika Johannes Rettob bukan merupakan akhir dari rangkaian penyelidikan. Polisi masih akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang sedang ditangani.

Menurut dia, penyidik akan melihat siapa saja yang memiliki posisi atau kewenangan ketika dugaan tindak pidana tersebut terjadi.

“Karena tidak hanya Bupati. Kita lihat nanti siapa yang menjabat ketika peristiwa ini terjadi, semuanya akan kita lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dengan demikian, penyidik masih membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain sepanjang keterangan dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya keterkaitan dengan perkara.

Polisi Akan Libatkan Saksi Ahli

Setelah memeriksa puluhan saksi, penyidik akan melanjutkan proses dengan meminta keterangan ahli. Jermias menyebut sejumlah ahli yang diperlukan berada di Jakarta.

Pemeriksaan ahli dinilai penting untuk memberikan perspektif profesional terhadap aspek-aspek tertentu dalam perkara sekaligus membantu penyidik memperkuat konstruksi hukum sebelum menentukan langkah berikutnya.

Kapolda Papua Tengah juga menegaskan dirinya akan mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga tahap persidangan apabila bukti dan hasil penyelidikan memenuhi ketentuan hukum.

“Masalah ini bagi saya punya arti besar bagi kabupaten ini. Saya akan terus mengawal proses hukum ini sampai ke pengadilan,” kata Jermias.

Kerugian Negara Belum Diungkap

Kendati pemeriksaan telah melibatkan lebih dari 40 saksi, polisi belum menyampaikan nilai kerugian negara yang diduga muncul dalam perkara tersebut.

Jermias mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga belum dapat menyimpulkan besaran kerugian negara.

“Nanti akan kita ekspos. Ini masih pemeriksaan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih berada dalam tahap pengumpulan dan pendalaman informasi. Besaran kerugian negara baru akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan analisis bukti dianggap cukup.

Polisi Soroti Pengelolaan Dana Otsus

Di luar perkara KPU Mimika, Kapolda Papua Tengah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di Papua Tengah, terutama dana otonomi khusus (Otsus) yang disalurkan hingga tingkat kampung dan desa.

Menurut Jermias, keterbatasan pengawasan maupun kondisi geografis Papua tidak boleh menjadi alasan terjadinya penyalahgunaan anggaran publik.

Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada kepala kampung dan aparat desa mengenai tata kelola keuangan negara.

“Jangan hanya mengandalkan pendamping. Perlu ada kerja sama dengan jaksa, polisi, kemudian KPK. Minimal kita beri pemahaman kepada kepala kampung, kalau menggunakan uang negara seperti ini, kalau salah ada konsekuensi hukumnya,” katanya.

Pengawasan Otsus Perlu Diperkuat

Jermias mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah yang membangun kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai pola pendampingan dan pengawasan perlu diperkuat karena Papua Tengah merupakan provinsi baru dengan tantangan tata kelola pemerintahan yang masih berkembang.

Penguatan pengawasan diharapkan dapat mencegah kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan mengenai konsekuensi hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Masyarakat Diminta Ikut Mengawal

Polda Papua Tengah meminta masyarakat dan media turut mengawasi perkembangan perkara tersebut. Pengawasan publik dinilai penting agar proses penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk saat ini, penyelidikan masih berlanjut. Polisi belum mengumumkan nilai kerugian negara maupun kesimpulan akhir mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik.

[Nabire.Net/Yosef Doo]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.