Konferensi Kota Toleran II 2026, SETARA Institute Dorong Mimika Jadi Model Toleransi Nasional

Mimika, Kabupaten Mimika menjadi pusat perhatian dalam pembahasan toleransi dan kerukunan di Indonesia setelah menjadi tuan rumah Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026. Forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan tersebut dibuka pada Minggu (15/11/2026) di Mimika Sport Complex PTFI, Jalan Poros SP 2–SP 5.

Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menilai konferensi di Mimika harus menghasilkan lebih dari sekadar pertukaran gagasan. Menurutnya, forum tersebut perlu melahirkan prakarsa konkret pemerintah daerah untuk memperkuat toleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kehidupan masyarakat yang inklusif.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” kata Halili dalam konferensi tersebut.

Mimika Didorong Jadi Contoh Praktik Toleransi

Halili menjelaskan, konsep “kota” dalam KKT tidak terbatas pada wilayah yang secara administratif berstatus kota. Kabupaten dan provinsi juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem toleransi.

Menurut dia, KKT menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pengalaman daerah, membahas regulasi, berbagi pengetahuan, serta mempelajari praktik-praktik baik dalam menjaga keberagaman.

Namun, pertukaran pengalaman tersebut harus dilanjutkan dengan kolaborasi dan tindakan nyata.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi persoalan intoleransi. Keterlibatan masyarakat sipil, tokoh agama, komunitas, serta kelompok sosial menjadi bagian penting untuk memastikan perbedaan identitas tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan.

Dalam konteks tersebut, Halili menyoroti tiga unsur kepemimpinan yang dinilai penting untuk membangun ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, ekonomi, dan sosial.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga disebut memiliki posisi strategis sebagai infrastruktur sosial yang dapat menjaga komunikasi dan hubungan harmonis antarkelompok masyarakat.

Bupati Mimika: Keberagaman Harus Jadi Kekuatan

Bupati Mimika Johannes Rettob mengajak masyarakat menjadikan keberagaman sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis.

Menurut Johannes, perbedaan suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial tidak semestinya menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keberagaman harus dikelola sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan.

Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan komunikasi yang terbuka di tengah masyarakat.

Johannes berharap KKT II tidak berakhir sebagai forum diskusi semata. Konferensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan komitmen dan langkah konkret yang dapat diterapkan di Mimika maupun daerah lain di Indonesia.

Tantangan Toleransi di Era Media Sosial

Persoalan toleransi juga semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Halili menilai ruang digital dapat menjadi sarana yang memperbesar perpecahan apabila digunakan untuk menyebarkan informasi yang memicu kebencian dan konflik.

Namun, teknologi juga memiliki peluang besar untuk memperluas komunikasi dan membangun budaya saling menghargai.

Karena itu, pendidikan toleransi kepada generasi muda dinilai menjadi salah satu agenda penting. Penguatan karakter generasi penerus tidak hanya perlu dilakukan melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui lingkungan sosial dan ruang digital.

Halili juga menyinggung bahwa perubahan regulasi nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih membutuhkan proses panjang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk mengambil prakarsa yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Papua Tengah Jadi Ruang Pembelajaran Nasional

Pelaksanaan KKT II di Mimika juga membawa pesan penting bagi pembahasan toleransi di Indonesia. Selama ini, isu toleransi kerap lebih banyak dibicarakan dari perspektif wilayah Indonesia bagian barat.

Kehadiran konferensi di Mimika membuka ruang bagi pengalaman dari kawasan timur untuk menjadi bagian dari pembelajaran nasional.

Mimika sendiri merupakan daerah dengan keberagaman agama, etnis, budaya, dan komunitas. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan kerukunan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat.

Pengalaman Mimika menunjukkan bahwa harmoni sosial membutuhkan proses yang terus dibangun melalui kepemimpinan, dialog, komunikasi, dan kolaborasi.

Ke depan, tantangan utama KKT II adalah memastikan gagasan dan komitmen yang lahir dari konferensi tersebut tidak berhenti dalam bentuk deklarasi. Prakarsa daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata guna menciptakan kehidupan masyarakat yang setara, inklusif, dan damai.

[Nabire.Net/Yosef Doo]