PLN Nabire Harus Proaktif Buka Ruang Diskusi Dengan Berbagai Pihak Untuk Mencari Solusi Permasalahan Listrik

Hingga saat ini, permasalahan pemadaman listrik di Nabire masih berlangsung dan entah sampai kapan persoalan ini berakhir. Saat ini PT. PLN Rayon Nabire memberikan layanan abnormal dan buruk akibat defisit energi listrik karena kapasitas daya mampu pembangkit yang ada terbatas termasuk PLTD milik PLN Nabire sudah banyak mengalami derating karena faktor usia sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumen.

Selain permasalahan pada PLTD, informasi terakhir yang diperoleh dari Manager PT PLN Nabire, Sahat Hutapea di penghujung tahun 2015 lalu, PLN Rayon Nabire menunggak 7.2 Miliar akibat hutang pelanggan listrik. Akibat hutang tersebut akibatnya biaya operasional PLN Nabire menjadi lebih sedikit karena dikurangi.

Selain itu kebutuhan BBM Solar juga mengalami peningkatan yang biasanya 2 juta ton naik menjadi 2.2 juta ton.

Namun apapun alasannya, para konsumen pelanggan PLN  tidak mau tahu, dan menerima alasan apapun terkait dengan pemadaman listrik bergilir tersebut. Namun demikian, bagi konsumen yang memahami kondisi PLN khususnya masalah yang terjadi di sektor pembangkitan bisa memaklumi keadaan ini.

PLN Nabire Harus Menggandeng Stakeholder

Para pemangku kepentingan (stakeholder) tentu diharapkan tidak hanya banyak “menyanyi” lewat berbagai media massa menyalahkan PT PLN Rayon Nabire terkait dengan pemadaman listrik bergilir, tetapi harus berperan aktif untuk membantu bagaimana mencari jalan keluar mengatasi masalah yang dihadapi saat ini.

Unsur-unsur terkait seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Asosiasi Profesi (AKLI, AKLINDO, PAKLINA), akademisi, LSM, YLKI dan warga masyarakat kota Nabire harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, Pihak PLN Nabire harus bisa proaktif mengambil inisiatif dan harus banyak membuka ruang diskusi dengan para pemangku kepentingan lainnya dan jangan pernah merasa sebagai terdakwa dan takut untuk diadili masyarakat.

Sebagai konsumen, tentu kita tidak bijak kalau sepenuhnya hanya menyalahkan PLN sebagai penyebab terjadinya permasalahan listrik di Nabire, tetapi kita harus melihat secara komprehensif apa yang menjadi faktor penyebab utamanya.

Pihak PLN Nabire sendiri bukannya tidak berusaha untuk mengatasi persoalan ini tetapi sekali lagi kuncinya adalah di “sektor pembangkit”. Disisi lain, pimpinan dan manajemen PLN Rayon Nabire juga sudah berusaha menjelaskan kepada masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah kota Nabire dan para Anggota Dewan harus mencari solusi bersama PLN Nabire untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik ini agar tidak berkepanjangan. Komentar, saran, dan solusi dari pihak Pemerintah Daerah dan DPRD jarang sekali kita dengar. Padahal Eksekutif dan Legislatif daerahlah yang kita harapkan untuk menjadi ujung tombak (leading sector) dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Pimpinan daerah, DPRD dan manajemen PLN Rayon Nabire harus terus mendesak manajemen PLN pusat untuk segera mengatasi defisit pasokan listrik di Nabire. Selain itu pemerintah daerah juga harus membantu PLN untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak menunggak pembayaran listrik yang menjadi salah satu faktor permasalahan listrik di Nabire.

Para pelaku bisnis, layanan pemerintah, kegiatan masyarakat, dan berbagai aktivitas lainnya semuanya akan terhambat. Bisa kita bayangkan berapa besarnya kerugian yang dialami masyarakat atas kejadian ini dan dengan terhambatnya pelayanan publik di berbagai sektor tersebut pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akankah persoalan listrik yang sudah lama menjadi duri bagi kota Nabire sejak dulu akan segera bisa segera diatasi PLN Rayon bersama pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat ? Ataukah kita masih terus terkungkung dalam persoalan listrik yang seperti tidak ada ujungnya.