Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Ini Tuntutan Front Rakyat Bergerak

Nabire, 7 April 2026 – Front Rakyat Bergerak menyerahkan aspirasi mereka kepada DPR Papua Tengah pada Selasa (7/4/2026). Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini menekankan sejumlah tuntutan strategis yang menyasar pemerintah dan perusahaan asing terkait pengelolaan sumber daya di Tanah Papua.

Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain: penutupan PT Freeport Indonesia dan pengembalian hak kedaulatan rakyat Amungsa; tanggung jawab Freeport atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 8.300 buruh yang berdampak pada ekonomi dan kesehatan keluarga; penolakan proyek bandara antariksa di Pulau Biak serta kehadiran militer asing; penghentian operasi militer di seluruh wilayah Papua; dan penghentian Proyek Strategi Nasional (PSN) yang merampas tanah dan sumber daya alam masyarakat adat.

Front Rakyat Bergerak juga menuntut penghentian segala bentuk eksploitasi SDA oleh perusahaan ilegal, pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, serta pengusutan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Dogiyai.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan, “Papua Bukan Tanah Eksploitasi. Bangkit, Bersatu Lawan Penindasan!”

KORDAP Abraham J. Abugau dan Wahkordap Penias Maiseni menjadi penanggung jawab aksi ini.

Aksi berjalan tertib dan kondusif.

[Nabire.Net/Musa Boma]