INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Pemprov Papua Tengah Minta Program Stunting Disesuaikan dengan Kondisi Tiap Kabupaten

Pemprov Papua Tengah Minta Program Stunting Disesuaikan dengan Kondisi Tiap Kabupaten

(Pemprov Papua Tengah Minta Program Stunting Disesuaikan dengan Kondisi Tiap Kabupaten)
(Pemprov Papua Tengah Minta Program Stunting Disesuaikan dengan Kondisi Tiap Kabupaten)

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong delapan pemerintah kabupaten memperkuat langkah penanganan stunting melalui program yang disusun berdasarkan persoalan, karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah.

Upaya tersebut menjadi salah satu hasil yang didorong dalam rapat koordinasi penanganan stunting tingkat Provinsi Papua Tengah. Forum tersebut diarahkan untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah Elieser Yogi mengatakan persoalan stunting masih membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan dan masa depan generasi di daerah.

Menurut Elieser, hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada pembahasan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program pemerintah yang dapat dilaksanakan di lapangan.

Delapan Kabupaten Diminta Siapkan Program

Pemerintah kabupaten didorong memasukkan hasil koordinasi tersebut ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk pada tahapan APBD Perubahan 2026 dan penyusunan APBD 2027.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena kondisi setiap wilayah di Papua Tengah berbeda. Faktor geografis, akses pelayanan dasar, kondisi sosial masyarakat hingga ketersediaan fasilitas menjadi bagian yang perlu diperhitungkan ketika pemerintah menyusun intervensi.

Elieser mengingatkan agar program penanganan stunting dirancang secara terpadu sehingga tidak terjadi kegiatan yang saling tumpang tindih.

“Program dan kegiatan harus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Elieser dalam keterangannya di Nabire.

Seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah menjadi bagian dari sasaran penanganan stunting. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Puncak Hadapi Tantangan Akses

Dalam pemetaan yang disampaikan pemerintah provinsi, Kabupaten Puncak disebut memiliki angka stunting tertinggi di Papua Tengah.

Persoalan di wilayah pegunungan tidak dapat dilepaskan dari tantangan geografis dan keterbatasan akses. Kondisi tersebut membuat pola penanganan tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan wilayah yang memiliki akses transportasi dan layanan dasar lebih mudah.

Karena itu, pemerintah kabupaten diharapkan menyusun intervensi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah sekaligus kemampuan pemerintah dalam menjangkau masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelaksanaan program di setiap daerah dapat dilakukan secara maksimal sehingga angka stunting dapat ditekan secara bertahap.

Stunting Berkaitan dengan Kemiskinan

Pembahasan dalam rapat koordinasi tidak hanya berfokus pada stunting. Persoalan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian karena kedua isu tersebut memiliki keterkaitan dan membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan pangan bergizi, sementara persoalan kesehatan, sanitasi dan akses pelayanan dasar juga dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak menangani stunting hanya dari sisi kesehatan, tetapi menghubungkannya dengan program sosial, ekonomi, pangan, sanitasi dan pelayanan dasar.

Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan arah Program Bangkit Papua Tengah yang diluncurkan pemerintah provinsi pada Juli 2026. Program tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial, kesehatan dan pemenuhan gizi keluarga, khususnya bagi masyarakat sasaran.

Program Bangkit Jadi Salah Satu Instrumen

Program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh menjadi salah satu kebijakan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup keluarga dan anak.

Program tersebut sebelumnya diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesehatan, gizi dan perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menempatkan anak usia dini dan ibu hamil sebagai kelompok yang mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas data. Data yang akurat diperlukan agar intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut menjadi semakin penting dalam penanganan stunting karena program yang sama tidak selalu sesuai untuk seluruh wilayah.

Libatkan Pemerintah Pusat dan Tenaga Ahli

Rapat koordinasi tingkat provinsi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta tenaga ahli. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan masukan mengenai strategi pencegahan dan penanganan stunting kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat penyusunan kebijakan sekaligus membantu pemerintah daerah mengembangkan program yang lebih terukur.

Elieser berharap setiap kabupaten dapat menindaklanjuti hasil rapat dengan memasukkan kebutuhan penanganan stunting ke dalam perencanaan pembangunan masing-masing.

Fokus pada Program yang Tepat Sasaran

Dengan seluruh kabupaten menjadi lokus penanganan, pemerintah provinsi mendorong agar setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas. Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat menghindari duplikasi kegiatan sekaligus memastikan sumber daya pemerintah digunakan secara efektif.

Ke depan, tindak lanjut akan diarahkan melalui perencanaan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Pemerintah kabupaten diharapkan menyesuaikan program dengan kondisi wilayah masing-masing.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang Papua Tengah untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Dengan penguatan koordinasi antara provinsi dan delapan kabupaten, pemerintah berharap penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga yang berada dalam kondisi rentan.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.