Dari 8.993 ASN di Mimika, Baru 3.808 yang Ikut Profile Assessment

Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai memperkuat penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi berbasis kompetensi dan meritokrasi. Namun, proses pemetaan talenta masih menghadapi tantangan karena belum seluruh ASN mengikuti profile assessment.

Dari total 8.993 ASN di Kabupaten Mimika, baru 3.808 orang yang telah mengikuti penilaian profil talenta. Sementara itu, masih terdapat 1.229 ASN yang belum mengikuti assessment tersebut.

Data itu disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob saat membuka sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (11/11/2026).

Sosialisasi tersebut diikuti lebih dari seribu peserta. Sebanyak 250 pejabat eselon II dan III hadir secara langsung, 500 pejabat eselon IV mengikuti secara daring melalui Zoom, sedangkan 289 peserta lainnya mengikuti melalui siaran langsung YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika. Total peserta tercatat mencapai 1.039 orang.

Pengisian Jabatan ASN Tak Lagi Hanya Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah

Johannes menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta harus mengubah pola pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Menurut dia, pengisian jabatan dan pengembangan karier pegawai harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Ia menekankan bahwa keputusan mengenai promosi maupun penempatan ASN tidak seharusnya hanya bergantung pada keputusan kepala daerah.

“Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta,” kata Johannes.

Dengan sistem tersebut, setiap ASN diharapkan memiliki kesempatan pengembangan karier yang lebih objektif. Penempatan pegawai juga harus didasarkan pada kapasitas dan kemampuan, bukan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu.

Pimpinan OPD Diminta Aktif Petakan ASN Berpotensi

Johannes juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan talenta ASN.

Pimpinan OPD diminta mengidentifikasi pegawai yang memiliki potensi, memberikan pembinaan, serta membuka kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Kemampuan yang perlu diperkuat tidak hanya berkaitan dengan aspek manajerial dan teknis, tetapi juga kompetensi sosial kultural serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Bupati menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program dan besarnya anggaran. Kualitas aparatur yang menerjemahkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor penting.

Karena itu, data kepegawaian dinilai perlu dibenahi. Rekam jejak jabatan, pendidikan, kompetensi, kinerja, dan potensi setiap ASN harus tersimpan secara akurat serta terintegrasi.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan pengembangan karier maupun penempatan pegawai.

BKN: Meritokrasi Harus Berdampak pada Pelayanan Publik

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemkab Mimika yang mulai menerapkan manajemen talenta ASN.

Menurut Zudan, kebijakan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang lebih profesional sekaligus memperkuat prinsip meritokrasi.

Ia menegaskan bahwa meritokrasi bukan sekadar mekanisme untuk mengatur karier pegawai. Sistem tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

“Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN,” ujar Zudan.

Ia menilai Mimika memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat apabila kekuatan tersebut ditopang aparatur yang kompeten serta sistem pengelolaan ASN yang tepat.

Pemetaan Talenta Jadi Pekerjaan Berikutnya

Penerapan manajemen talenta di Mimika kini memasuki tahap penting, yakni memperluas cakupan profile assessment dan memastikan data potensi ASN dapat digunakan dalam pengembangan karier.

Pemerintah daerah juga dituntut memastikan proses tersebut berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, manajemen talenta tidak berhenti sebagai pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Pemkab Mimika, tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak ASN mengikuti pemetaan talenta dan menjadikan hasil assessment sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian secara konsisten.

[Nabire.Net/Yosef Doo]