Pemkab Mimika Geser Lokasi Pelabuhan ASDP, Kapiraya Dinilai Lebih Layak

Mimika, Rencana pembangunan dua pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Mimika mengalami perubahan setelah hasil kajian lapangan menemukan sejumlah kendala teknis. Salah satu perubahan utama adalah pemindahan lokasi pelabuhan di wilayah Mimika Barat Tengah dari Kampung Uta ke Kapiraya.

Keputusan tersebut diambil setelah tim perencana melihat kondisi geografis dan akses menuju lokasi. Kedalaman sungai di Uta dinilai tidak cukup mendukung aktivitas kapal, terutama ketika air laut mengalami surut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika saat ini bekerja sama dengan PT Trimako Abdi Konsulindo untuk menyiapkan perencanaan pembangunan pelabuhan di dua kawasan terpencil, yakni Kapiraya dan Otakwa.

Tahapan perencanaan telah berjalan sekitar satu bulan. Tim konsultan melakukan survei lapangan, pengukuran serta mengumpulkan berbagai data teknis yang dibutuhkan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Alfasiah, mengatakan perubahan dari Uta ke Kapiraya dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau di Uta, ketika air surut kapal sudah tidak bisa masuk karena kedalaman sungainya tidak memungkinkan. Selain itu, akses jalannya juga cukup sulit,” kata Alfasiah, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, Kapiraya memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan sebagai titik transportasi karena dapat mendukung konektivitas antarmoda.

Target Hubungkan Jalur Darat dan Laut

Pemkab Mimika tidak ingin pembangunan pelabuhan hanya menjadi fasilitas tempat kapal bersandar. Infrastruktur tersebut dirancang sebagai bagian dari jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan melalui jalur laut dan darat.

Konsep konektivitas tersebut diarahkan untuk membuka jalur dari Poumako menuju Potowai Buru hingga Kapiraya.

Dengan koneksi tersebut, masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses diharapkan memperoleh pilihan transportasi yang lebih baik. Pelabuhan juga dapat membantu pergerakan penumpang maupun distribusi kebutuhan masyarakat.

“Intinya bagaimana caranya kita bisa membuka akses antara transportasi darat dan laut, sehingga kedua moda transportasi ini bisa menjadi satu kesatuan,” ujar Alfasiah.

Otakwa Masih Dikaji Tiga Alternatif

Berbeda dengan Kapiraya yang telah diarahkan sebagai lokasi pembangunan, titik pelabuhan di Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh, masih dalam tahap kajian.

Bappeda bersama Dinas PUPR meminta konsultan menyiapkan tiga pilihan lokasi. Alternatif tersebut mencakup kawasan sekitar muara, bagian tengah, serta lokasi di bagian bawah.

Kajian lebih mendalam diperlukan karena pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah pesisir Mimika harus mempertimbangkan karakter alam setempat.

Selain jarak, faktor seperti kedalaman perairan, arus, akses menuju daratan, kondisi lingkungan hingga keselamatan pelayaran menjadi bagian dari pertimbangan teknis.

Kebutuhan Anggaran Lebih dari Rp68 Miliar

Berdasarkan perencanaan sementara, pembangunan pelabuhan Kapiraya diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp30 miliar.

Sementara itu, kebutuhan awal untuk pembangunan pelabuhan Otakwa diperkirakan sekitar Rp38 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan kedua proyek tersebut untuk sementara berada di atas Rp68 miliar.

Namun, nilai tersebut masih dapat berubah. Dokumen perencanaan belum final karena masih harus disempurnakan berdasarkan masukan dari Bappeda dan Dinas PUPR.

Salah satu tambahan yang tengah dipertimbangkan adalah pemasangan fender segitiga di pelabuhan Otakwa. Perangkat tersebut berfungsi membantu melindungi konstruksi dermaga dari benturan material, termasuk kayu yang terbawa arus sungai.

“Ini belum final. Berdasarkan masukan dari Bappeda dan PUPR tentunya akan ada perbaikan, termasuk penambahan fender sehingga anggarannya juga bisa bertambah,” jelas Alfasiah.

Wabup Minta Perencanaan Tidak Berhenti di Dokumen

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menekankan pentingnya memastikan setiap rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kajian pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan pesisir harus mencakup aspek geografis, lingkungan dan keselamatan pelayaran. Perencanaan juga harus memiliki arah yang jelas menuju tahap pelaksanaan.

“Kita berharap, kajian pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis, lingkungan, keselamatan pelayaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah perencanaan, harus direalisasikan dan harus jadi,” kata Emanuel.

Pembangunan dua pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas warga di wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa.

Jika terealisasi, konektivitas transportasi yang lebih baik berpotensi membuka akses ekonomi baru serta memperkuat hubungan antarkawasan di Kabupaten Mimika.

Untuk saat ini, pemerintah masih menunggu penyempurnaan dokumen perencanaan sebelum menentukan langkah pembangunan berikutnya.

[Nabire.Net/Yosef Doo]