Nabire.Net

Nabire, 28 Mei 2025 – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire kembali mendapat sorotan tajam. Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby S.Th, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi rumah sakit yang dinilai belum layak sebagai pusat layanan kesehatan di ibu kota provinsi.

Dalam keterangannya kepada media, Diben menegaskan bahwa status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah menuntut peningkatan signifikan dari RSUD yang selama ini berfungsi sebagai rumah sakit kabupaten. Menurutnya, fasilitas yang minim, buruknya pelayanan, kelangkaan obat-obatan, hingga persoalan mendasar seperti ketersediaan air bersih, membuat masyarakat ragu untuk berobat ke sana.

“RSUD Nabire seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Papua Tengah. Tapi faktanya, justru banyak warga merasa takut berobat karena kondisi rumah sakit yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beban tambahan yang kini dihadapi RSUD Nabire, mengingat banyak masyarakat dari daerah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya datang ke Nabire untuk mencari perlindungan dan akses layanan kesehatan. Namun, kondisi rumah sakit yang belum siap menghadapi lonjakan pasien dinilai sangat mengkhawatirkan.

Diben meminta agar Gubernur Papua Tengah segera mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi peran Bupati Nabire sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas rumah sakit tersebut. Ia juga mendesak DPRD Kabupaten Nabire untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak tinggal diam.

“Saya minta Ketua DPRD Kabupaten dan seluruh fraksi untuk turun langsung melihat kondisi RSUD Nabire. Jangan tutup mata terhadap situasi yang menyangkut keselamatan rakyat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Diben menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertimbangkan pembangunan rumah sakit provinsi di Nabire atau mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ia menyambut baik rencana penguatan rumah sakit di Timika, namun mengingatkan bahwa Nabire tetap harus menjadi prioritas karena posisinya sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat provinsi.

“Timika memang penting dan perlu diperkuat, tapi kita tidak boleh melupakan Nabire sebagai jantung dari Papua Tengah. Rumah sakit utama di ibu kota harus menjadi tempat yang aman dan layak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Diben mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama membenahi sektor kesehatan di Papua Tengah, khususnya RSUD Nabire, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hak dasar masyarakat.

“Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga. Jika rumah sakit utama saja tidak layak, bagaimana kita bisa bicara soal pembangunan manusia? Ini harus menjadi perhatian serius. Mari kita bekerja bersama agar RSUD Nabire benar-benar menjadi tempat yang memberi harapan, bukan kecemasan,” pungkasnya.

[Nabire.Net/Imran]