Pemprov Papua Tengah Dorong ASN Wujudkan Bela Negara Lewat Integritas dan Pelayanan Publik

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat strategi bela negara melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bela Negara periode 2025–2029. Dokumen tersebut diarahkan tidak berhenti sebagai administrasi pemerintahan, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program yang konkret dan terukur di berbagai perangkat daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Penyusunan RAD Bela Negara Provinsi Papua Tengah 2025–2029 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah di Ballroom Hotel Carmel, Kalibobo, Nabire, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan itu menjadi forum untuk menyatukan pemahaman antara aparatur pemerintah dan berbagai unsur masyarakat mengenai penerapan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Bela negara tidak sekadar dokumen

Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP, hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa sekaligus membuka kegiatan.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, ditegaskan bahwa bela negara perlu diwujudkan melalui sikap, tanggung jawab dan pengabdian setiap warga negara.

“Bela negara adalah bagaimana kita menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara melalui sikap, tanggung jawab, dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari.”

Pesan tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan dalam kegiatan yang mengusung tema “Rembuk Noken Kebangsaan: Sinergi ASN dan Seluruh Elemen Masyarakat dalam Aksi Nyata Bela Negara di Papua Tengah.”

Menurut pemerintah provinsi, nilai bela negara bagi ASN harus tercermin dalam pelaksanaan tugas. Kedisiplinan, kejujuran, integritas, serta pemberian pelayanan yang adil dan setara kepada masyarakat menjadi bagian dari bentuk pengabdian tersebut.

Tokoh masyarakat ikut dilibatkan

Pemerintah Papua Tengah juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penguatan kesadaran kebangsaan. Tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan didorong berperan menjaga kerukunan dan menghormati keberagaman.

Pendekatan tersebut dinilai relevan bagi Papua Tengah yang memiliki keragaman sosial, budaya dan karakter masyarakat. Persatuan dipandang sebagai modal penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Karena itu, penyusunan RAD Bela Negara 2025–2029 diarahkan untuk menghasilkan program yang dapat diterapkan secara nyata.

Setiap rencana aksi diharapkan memiliki sasaran yang jelas, dapat diukur dan terintegrasi dengan program kerja pemerintah daerah. Dengan demikian, bela negara tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau dokumen perencanaan.

Materi bela negara hingga pelayanan publik

Dalam agenda kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai sejumlah isu strategis. Materi antara lain membahas peran organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran bela negara, aktualisasi nilai bela negara dalam pelayanan publik ASN, serta penguatan persatuan melalui empat konsensus dasar kebangsaan.

Materi tersebut dijadwalkan disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Kasubdit Bela Negara, serta unsur Kodam XXIX/Mambruk.

Peserta kemudian mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.

RAD disusun bersama perangkat daerah

Tahap berikutnya diarahkan pada penyusunan RAD Bela Negara 2025–2029 dengan melibatkan ASN yang menangani bidang perencanaan dan program di lingkungan perangkat daerah.

Prosesnya mencakup pembahasan rencana aksi, presentasi, pemberian tanggapan, hingga penyempurnaan rancangan. Fasilitasi dilakukan oleh Kasubdit Bela Negara Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri bersama Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Papua Tengah.

Pelibatan aparatur bidang perencanaan diharapkan membuat RAD dapat terhubung dengan program masing-masing perangkat daerah. Dengan pola tersebut, pelaksanaan rencana aksi diharapkan memiliki kesinambungan dan tidak terpisah dari agenda pembangunan pemerintah provinsi.

Dorong Papua Tengah yang aman dan harmonis

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kegiatan tersebut menghasilkan sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian aparatur dan kepedulian masyarakat terhadap nilai kebangsaan.

Penguatan bela negara pada akhirnya diarahkan untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan harmonis.

Semangat persatuan, kebersamaan dan pengabdian tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan visi Papua Tengah Emas melalui pembangunan yang melibatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]