Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Minta Delapan Kabupaten Bersatu Perjuangkan Dana Bagi Hasil

Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta seluruh pemerintah kabupaten di wilayahnya menyatukan langkah untuk memperjuangkan hak keuangan daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) yang pembayarannya masih tertunda.

Meki menyampaikan hal tersebut ketika membuka rapat kerja bersama para bupati se-Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (5/11/2026). Pertemuan itu diikuti delapan pemerintah kabupaten, yakni Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Mimika, dan Nabire.

Menurut Meki, persoalan keuangan daerah tidak dapat diperjuangkan secara terpisah. Pemerintah provinsi dan kabupaten, kata dia, perlu memiliki posisi bersama ketika menyampaikan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.

DBH menjadi perhatian utama

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah DBH. Meki menyebut sejumlah komponen penerimaan daerah, termasuk royalti dan pajak, masih belum diterima pemerintah daerah sesuai dengan ekspektasi.

Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan pembahasan bersama agar pemerintah provinsi dan delapan kabupaten memiliki strategi yang lebih terarah.

“Tahun depan kita ekspektasi Rp500 miliar per satu kabupaten, tetapi ini juga kita tidak tahu. Karena itu, kita undang untuk bagaimana membuat strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya,” kata Meki.

Gubernur menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan dimaksudkan sebagai permintaan tambahan kepada pemerintah pusat, melainkan upaya untuk memperoleh hak daerah yang menurut pemerintah daerah memang seharusnya diterima.

“Kita tidak minta sesuatu, tetapi kita minta hak kita dikembalikan,” tegasnya.

Penjelasan mengenai persoalan DBH secara lebih teknis akan disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Papua Tengah.

Minta pemerintah daerah tidak berjalan sendiri

Meki juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengandalkan perjuangan secara individual ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Menurut dia, pengalaman dalam memperjuangkan dana otonomi khusus (Otsus) menunjukkan pentingnya kekuatan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Kadang-kadang kita hanya menerima apa yang mereka kasih. Kita juga harus berjuang. Ada kabupaten yang merasa hebat hanya pergi berjuang sendiri. Tidak akan pernah dijawab. Karena itu, kita butuh kekuatan besar,” ujarnya.

Dalam konteks Papua Tengah, koordinasi dinilai penting karena berbagai persoalan pembangunan memiliki keterkaitan antara kewenangan provinsi dan kabupaten.

Pembagian kewenangan harus diperjelas

Selain membahas hak keuangan daerah, rapat kerja tersebut diarahkan untuk menyusun pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan.

Meki mengingatkan agar program pembangunan tidak tumpang tindih. Pemerintah kabupaten diharapkan fokus menjalankan kewenangannya, sementara pemerintah provinsi mengambil peran pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau bupati sudah masuk kerja, gubernur tidak perlu masuk lagi di situ. Gubernur kerja di sebelah. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mengatur bagaimana koordinasi dan pembagian kerja,” katanya.

Pembagian peran tersebut dinilai penting agar anggaran dan program pembangunan dapat digunakan secara lebih efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pendidikan dan infrastruktur ikut disorot

Meki mengatakan perjuangan terhadap hak keuangan daerah pada akhirnya harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyinggung pembangunan akses jalan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai sejumlah agenda yang membutuhkan dukungan anggaran.

Persoalan pembiayaan sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga disebut sebagai tantangan yang harus ditangani secara bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

Karena itu, rapat kerja tidak hanya diarahkan untuk membahas program pemerintahan, tetapi juga menyusun strategi menghadapi tantangan pembangunan pada 2027.

Meki berharap forum tersebut menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama, termasuk dalam memperjuangkan DBH dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dengan koordinasi yang lebih kuat, pemerintah Papua Tengah diharapkan memiliki posisi yang lebih solid dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat sekaligus memastikan hak keuangan daerah dapat mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

[Nabire.Net/Musa Boma]