Nabire.Net

(Pemblokiran Internet di Papua)

Jakarta – Menanggapi tuntutan ganti rugi paket data pelanggan operator seluler yang hangus akibat pemblokiran internet di Papua, Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi paket data harusnya ditujukan ke pihak yang melakukan penghasutan dan menyebarkan hoaks sehingga terjadi kerusuhan di Papua.

Hal itu disampaikan Menkominfo di Jakarta, Kamis 12 September 2019, seperti dikutip Nabire.Net dari media Tempo.

Menurut Rudiantara, tindakan pelaku kerusuhan yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan pemblokiran internet di Papua. Jika tidak ada hasutan dan hoaks, pemerintah tidak akan memblokir internet.

Rudiantara juga membantah bahwa kebijakan pemerintah mengganggu perekonomian warga sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.

Menkominfo justru menuding kerusuhanlah yang menjadi biang keladi terganggunya aktivitas perekonomian dan dunia usaha.

Beberapa hari lalu, pihak Telkomsel melalui Corporate Communication Telkomsel Regional Maluku Papua, Muhammad Kadri menjelaskan bahwa PT. Telkomsel belum bisa memastikan kapan akan melakukan pergantian paket data dari ribuan pelanggan Telkomsel di Papua yang hangus.

Kata Kadri, Telkomsel akan melakukan penyesuaian masa aktif bagi pelanggannya yang paket datanya hangus akibat pemblokiran layanan internet di Papua.

(Baca Juga : Telkomsel Akan Sesuaikan Paket Data Pelanggannya Yang Hangus Namun Belum Tahu Kapan)

Namun lanjut Kadri, pihaknya belum bisa memastikan kapan penyesuaian tersebut akan dilakukan, namun pihaknya akan menginformasikan jika sudah ada kebijakan tersebut.

(Baca Juga : Kominfo RI Blokir Sementara Layanan Data Telekomunikasi Di Seluruh Papua)

Seperti diketahui, pemerintah memblokir layanan internet sejak 21 Agustus lalu. Hingga saat ini masih ada 2 daerah yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang belum dibuka akses internetnya. Terakhir, Kominfo membuka layanan internet di Manokwari dan Sorong, Rabu siang (10/09).

[Nabire.Net]