INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Gubernur Papua Tengah  Desak OPD Percepat Program dan Penyerapan Anggaran 2026

Gubernur Papua Tengah  Desak OPD Percepat Program dan Penyerapan Anggaran 2026

(Gubernur Papua Tengah  Desak OPD Percepat Program dan Penyerapan Anggaran 2026)
(Gubernur Papua Tengah  Desak OPD Percepat Program dan Penyerapan Anggaran 2026)

Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program kerja dan realisasi penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2026. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), peningkatan produktivitas, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Meki Nawipa saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemerintah Provinsi Papua Tengah di halaman Kantor Gubernur sementara, Senin (19/10/2026).

Dalam arahannya, Meki meminta seluruh pimpinan OPD segera mengevaluasi perkembangan program dan kegiatan di masing-masing instansi. Berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target diminta segera diidentifikasi dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2026, pemerintah provinsi memiliki waktu yang semakin terbatas untuk memastikan program prioritas berjalan sesuai perencanaan. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diminta memaksimalkan sisa waktu yang tersedia untuk menuntaskan pekerjaan dan meningkatkan capaian kinerja.

Namun, Meki mengingatkan bahwa percepatan realisasi anggaran tidak boleh sekadar mengejar besarnya penyerapan. Pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian penekanan Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya.

Gubernur Tekankan Disiplin dan Profesionalisme ASN

Selain mengevaluasi pelaksanaan program, Meki menempatkan kedisiplinan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan efektif.

Ia menegaskan bahwa setiap ASN harus memiliki kesadaran terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kedisiplinan tersebut perlu diwujudkan melalui kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan, serta penyelesaian pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurut Meki, apel gabungan bukan sekadar agenda rutin pemerintahan. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk memperkuat komitmen, meningkatkan semangat kerja, dan menyatukan langkah seluruh aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada ASN yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Papua Tengah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa status sebagai aparatur pemerintah membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan.

“Menjadi ASN bukan hanya tentang jabatan, pangkat, atau menerima hak setiap bulan, tetapi tentang tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Meki.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai diharapkan mampu menerjemahkan tanggung jawab tersebut menjadi pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

OPD Diminta Hilangkan Ego Sektoral

Dalam kesempatan yang sama, Meki menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada pimpinan OPD. Dukungan seluruh pegawai, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

Karena itu, setiap pejabat dan staf diminta membangun komunikasi yang terbuka, saling mendukung, serta bekerja secara terpadu dalam menyelesaikan tanggung jawab masing-masing.

Meki mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri atau hanya berorientasi pada kepentingan internal instansinya. Seluruh jajaran harus memahami bahwa program pemerintah memiliki tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ego sektoral, menurut arahan tersebut, perlu dihilangkan agar koordinasi antar-OPD semakin solid. Dengan kerja sama yang baik, berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor diharapkan dapat diselesaikan secara lebih efektif.

Penguatan kolaborasi juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Pembangunan Papua Tengah Butuh Kinerja Nyata

Meki menjelaskan bahwa Papua Tengah sebagai daerah otonom baru masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tantangan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di delapan kabupaten yang berada di wilayah provinsi tersebut.

Pemerintah membutuhkan aparatur yang disiplin, profesional, berintegritas, dan memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan itu.

Meki juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan daerah. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang terlaksana dengan baik dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, seluruh ASN diminta meningkatkan produktivitas dan tidak hanya menunggu instruksi dalam menjalankan pekerjaan. Aparatur diharapkan memiliki inisiatif, tanggung jawab, serta kemampuan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Pendekatan kerja yang berorientasi pada hasil juga menjadi penting agar penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan melalui pencapaian program dan kualitas pelayanan publik.

Bagi masyarakat, pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat mendukung peningkatan akses terhadap layanan dasar, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi di berbagai wilayah Papua Tengah.

Apel Gabungan Jadi Momentum Evaluasi Kinerja

Apel gabungan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala OPD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Kehadiran jajaran pimpinan dan pegawai dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi internal sekaligus menyampaikan arahan mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan.

Meki berharap seluruh arahan yang disampaikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta setiap perangkat daerah memanfaatkan sisa tahun anggaran 2026 secara maksimal, memperbaiki koordinasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

Menurutnya, disiplin, kerja sama, dan komitmen terhadap hasil merupakan unsur penting untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu menjawab harapan masyarakat.

Menutup sambutannya, Gubernur Meki berharap Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kepada seluruh aparatur dalam menjalankan tugas serta pengabdian bagi masyarakat Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat menerjemahkan arahan tersebut ke dalam peningkatan kinerja yang terukur, pelaksanaan program yang berkualitas, dan pelayanan publik yang semakin baik hingga akhir tahun anggaran 2026.

[Nabire.Net/Musa Boma]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.