Gubernur Meki Nawipa Minta Pembangunan Papua Tengah Berbasis Data dan Kebutuhan Warga

Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan pentingnya penggunaan data dan kajian yang kuat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pola perencanaan rutin.

Pesan tersebut disampaikan Meki dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah itu mengangkat tema “Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan.”

Gubernur Meki Nawipa Soroti Pentingnya Data dalam Pembangunan

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki menyebut pengkajian prioritas daerah memiliki posisi penting dalam menentukan program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah.

Papua Tengah memiliki wilayah dengan karakteristik yang beragam. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya, hingga kondisi geografis menjadi faktor yang harus diperhitungkan ketika pemerintah menyusun kebijakan.

Pada saat yang sama, berbagai persoalan pembangunan di Papua Tengah juga memiliki karakter yang kompleks dan saling berkaitan. Karena itu, pemerintah membutuhkan proses perencanaan yang mampu memetakan masalah secara lebih rinci sebelum menentukan bentuk intervensi.

“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Meki dalam sambutan yang dibacakan Herman Kayame.

Menurut Meki, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang benar-benar membutuhkan penanganan sekaligus menentukan kelompok masyarakat yang terdampak.

FGD Papua Tengah Diharapkan Hasilkan Rekomendasi Kebijakan

Meki berharap FGD tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan antarpeserta. Forum itu diharapkan menghasilkan pemetaan isu strategis dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Papua Tengah.

Ia menilai sebuah kebijakan harus mempunyai alasan dan dasar yang jelas. Pemerintah perlu mengetahui masalah yang hendak diselesaikan, faktor penyebabnya, kelompok masyarakat yang terkena dampak, bentuk intervensi yang dibutuhkan, hingga indikator untuk mengukur keberhasilannya.

Dengan mekanisme tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Pendekatan seperti ini penting agar pembangunan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat Didorong Menjadi Bagian Utama Perencanaan

Selain penggunaan data, Gubernur Papua Tengah juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut Meki, masyarakat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima hasil pembangunan. Aspirasi warga perlu menjadi bagian dari proses ketika pemerintah menentukan persoalan dan prioritas yang akan ditangani.

Kondisi sosial dan budaya, karakter geografis, kebutuhan kelompok rentan, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah juga perlu diperhitungkan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena kebutuhan masyarakat Papua Tengah tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Untuk itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah juga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

“Berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan memiliki dampak yang lebih besar,” kata Meki.

Papua Tengah Dorong Evidence-Based Policy

Dalam forum tersebut, Gubernur juga mendorong semakin kuatnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti dalam pemerintahan daerah.

Konsep tersebut menempatkan data, penelitian, hasil kajian, pengalaman lapangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan itu, kebijakan diharapkan memiliki hubungan yang lebih jelas dengan persoalan yang hendak diselesaikan. Pemerintah juga dapat melakukan evaluasi berdasarkan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sejak awal.

Bagi Papua Tengah, pendekatan ini menjadi penting mengingat wilayah dan kondisi masyarakat memiliki karakteristik yang beragam. Kebijakan yang dibuat secara umum perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Bapperida Perkuat Pengendalian Pembangunan

FGD Pengkajian Prioritas Daerah yang dilaksanakan Bapperida Papua Tengah menjadi bagian dari upaya menghimpun pandangan berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Masukan dari pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta unsur terkait lainnya diharapkan dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan.

Selain penyusunan perencanaan, Bapperida juga memiliki peran dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyediakan sistem e-Dalevbang yang digunakan untuk memantau antara lain realisasi fisik dan keuangan pembangunan serta terhubung dengan SIPD.

Ke depan, hasil FGD diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan prioritas pembangunan Papua Tengah sehingga program pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang bertumpu pada data dan bukti, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat, menentukan intervensi yang diperlukan, serta mengukur hasil pembangunan secara lebih terarah.

[Nabire.Net/Musa Boma]