Nabire.Net

(Dok.Majalahselangkah)

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri jalan Merdeka Nabire, selasa (20/01), ratusan massa koalisi yang menamakan dirinya Koalisi PNS & Rakyat, mengadakan demo mempertanyakan penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.

Menurut Koordinator Massa, penahanan Kepala BPKAD Nabire tidak sesuai dengan prosedur hukum dan ada upaya mengganggu stabilitas keamanan di kota Nabire.

Selain itu, pendemo juga menyesalkan penahanan Kepala BPKAD Nabire karena dianggap menghambat penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana apalagi di awal tahun.

Pendemo juga mengatakan kasus Kepala  BPKAD Nabire adalah kasus biasa yang telah diperiksa oleh BPKP dan dinyatakan tidak ada kerugian negara dan masalahnya telah diselesaikan, lalu kenapa tiba-tiba Kepala BPKAD dijadikan tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kejari Nabire menolak untuk menemui massa aksi. Tetapi, dengan bantuan aparat terpaksa menemui massa. Ibu Plt Kejari kembali ke ruangan dan menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat surat penangguhan penahanan tanpa syarat.

Setelah Ibu Plt Kejari menyampaikan bahwa penahanan BHS ditangguhkan tanpa syarat dan akan dikeluarkan sore hari ini, Selasa (20/1/15), massa aksi membubarkan diri dengan tenang.

“Kalau ibu tipu kami, kami akan turunkan kekuatan massa lebih banyak di sini. Kami tidak mau ada keributan di sini. Kami aman-aman di sini, ibu datang mau bikin kacau,” kata salah satu PNS sebelum meninggalkan kantor Kejari.