INFO NABIRE INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Masyarakat Adat Tota Mapiha Serahkan Dokumen Wilayah Adat ke Akademisi Uncen

Masyarakat Adat Tota Mapiha Serahkan Dokumen Wilayah Adat ke Akademisi Uncen

(Masyarakat Adat Tota Mapiha Serahkan Dokumen Wilayah Adat ke Akademisi Uncen)
(Masyarakat Adat Tota Mapiha Serahkan Dokumen Wilayah Adat ke Akademisi Uncen)

Nabire, Penguatan kelembagaan Masyarakat Adat Tota Mapiha memasuki tahap kajian akademik setelah Tim Perumus Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) menyerahkan dokumen wilayah adat kepada tim akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Penyerahan dokumen dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Hasil Review dan Penyempurnaan Draf Hukum Adat Masyarakat Tota Mapiha” yang berlangsung di Nabire, Jumat (14/11/2026).

Dokumen tersebut akan menjadi salah satu bahan bagi akademisi untuk mengkaji sekaligus menyempurnakan draf hukum adat Tota Mapiha sebelum dibawa ke forum musyawarah besar. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aturan adat yang dirumuskan tetap berakar pada sejarah dan nilai budaya masyarakat, tetapi juga dapat ditempatkan dalam kerangka hukum nasional.

Ketua Tim Perumus Mubes, Osea Petege, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian proses pembentukan landasan kelembagaan masyarakat adat.

Menurut dia, penyempurnaan draf hukum adat tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedudukan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dokumen Memuat Peta hingga Struktur Pemerintahan Adat

Materi yang diserahkan kepada tim akademisi tidak hanya berupa rancangan aturan adat. Dokumen tersebut juga memuat sejumlah informasi mengenai masyarakat dan wilayah adat Tota Mapiha.

Di dalamnya terdapat peta wilayah adat, sejarah masyarakat, struktur pemerintahan adat, hingga berbagai ketentuan adat yang selama ini hidup dan dijalankan masyarakat di kawasan Meepago.

Dokumentasi tersebut dipandang memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan upaya memperjelas identitas, wilayah, serta hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam.

“Ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal pengakuan negara terhadap keberadaan kami sebagai masyarakat hukum adat yang sudah hidup ribuan tahun di tanah ini,” ujar salah satu anggota Tim Perumus dalam kegiatan tersebut.

Dalam proses penyempurnaan, nilai-nilai adat akan dikaji bersama ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, draf yang dihasilkan diharapkan tidak menghilangkan karakter adat Tota Mapiha sekaligus memiliki dasar yang kuat ketika digunakan dalam proses penguatan kelembagaan.

Lima Akademisi Uncen Terlibat

FGD tersebut diikuti Tim Perumus Mubeslub Tota Mapiha bersama lima akademisi dari Universitas Cenderawasih.

Mereka yakni Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, B.A., M.S.; Prof. Julius Ary Mollet, S.E., M.B.A., MTPev., Ph.D.; Prof. Dr. Samuel Piter Irab, S.K.M., M.P.H.; Dr. Drs. Yohannes Rahail, M.Kes.; serta Dr. Drs. Abdi Frank, M.Si.

Keterlibatan akademisi diarahkan untuk memberikan masukan, melakukan telaah ilmiah, serta membantu memastikan penyusunan hukum adat dilakukan secara sistematis.

Pendampingan akademik juga diharapkan menjadi jembatan antara norma dan praktik adat yang berkembang di masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku secara nasional.

Salah satu akademisi yang hadir menyatakan Uncen siap mendampingi proses tersebut.

“Kami dari Uncen siap mendampingi. Tugas kami adalah membantu merumuskan agar hukum adat ini kuat secara substansi dan bisa berdialog dengan hukum negara,” ujarnya.

Mubes I di Dogiyai, Mubes II di Nabire

Setelah proses kajian dan penyempurnaan draf selesai, Tim Perumus menyiapkan dua agenda musyawarah besar sebagai tahapan berikutnya.

Mubes I direncanakan berlangsung di Kabupaten Dogiyai. Forum tersebut akan diarahkan untuk membahas dan mengesahkan hasil penyempurnaan draf hukum adat, menetapkan struktur kelembagaan, serta menyusun program kerja masyarakat adat.

Sementara Mubes II direncanakan digelar di Nabire, Papua Tengah. Nabire dinilai memiliki posisi strategis sebagai lokasi konsolidasi masyarakat adat Tota Mapiha yang wilayahnya mencakup Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.

Tim Perumus menjelaskan Mubes I akan lebih diarahkan pada konsolidasi internal dan pengesahan hasil rumusan. Adapun Mubes II ditujukan untuk memperluas konsolidasi sekaligus menjadi momentum deklarasi politik adat Tota Mapiha.

Memperkuat Identitas dan Hak Masyarakat Adat

Tota Mapiha merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di kawasan Meepago yang wilayah adatnya disebut mencakup sebagian wilayah Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.

Bagi Tim Perumus, penyusunan hukum adat dan dokumentasi wilayah bukan semata proses administratif. Langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan di wilayah mereka.

Dengan masuknya dokumen wilayah adat ke tahap kajian akademik, proses penyusunan hukum adat Tota Mapiha kini bergerak menuju tahapan penyempurnaan substansi.

Selanjutnya, hasil kajian akademisi akan menjadi bahan pembahasan sebelum dibawa ke Mubes I di Dogiyai dan Mubes II di Nabire. Tim Perumus berharap seluruh rangkaian tersebut dapat menghasilkan dokumen hukum adat dan struktur kelembagaan yang mampu menjadi landasan perjuangan pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat Tota Mapiha.

[Nabire.Net/Musa Boma]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.