Desak Perhatian Pemerintah, Mahasiswa Serahkan 12 Tuntutan ke DPR Papua Tengah

Nabire, Aliansi Mahasiswa Nabire mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah segera membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) definitif. Mahasiswa juga meminta pemerintah membangun perpustakaan umum di Nabire serta menyediakan fasilitas perpustakaan di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Papua Tengah.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), Selasa (3/11/2026). Dalam aksi itu, mahasiswa menyerahkan 12 poin tuntutan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pengetahuan, penguatan budaya literasi, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Koordinator Lapangan aksi, Marius Petege, mengatakan keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sangat diperlukan untuk memastikan pengembangan literasi berjalan secara terencana dan berkelanjutan.

Menurut Marius, hingga saat ini sebagian besar perguruan tinggi, khususnya di Nabire, belum memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai membatasi akses mahasiswa terhadap buku, referensi akademik, dan berbagai sumber pengetahuan.

Ia menilai pemerintah provinsi perlu menjadikan pembangunan fasilitas perpustakaan sebagai salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah.

Serahkan 12 Tuntutan kepada DPR Papua Tengah

Sebanyak 12 poin aspirasi diserahkan mahasiswa kepada perwakilan DPR Papua Tengah. Dokumen tersebut diterima langsung oleh anggota DPRP, Yones Waine, Yulianus Magai, dan Yuliana Gobay, bersama sejumlah staf sekretariat dewan.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPR Papua Tengah mendatangi kampus-kampus dan membuka ruang dialog melalui kegiatan reses bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta rektor untuk mendengarkan berbagai persoalan fasilitas pendidikan.

Mahasiswa juga mendesak gubernur dan DPR Papua Tengah segera membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai dinas definitif, bukan sekadar unit pelaksana teknis (UPT) atau digabungkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Selain pembentukan dinas, mereka meminta pembangunan perpustakaan umum daerah yang modern, efektif, dan inklusif di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam aspek penganggaran, mahasiswa mengusulkan alokasi khusus minimal 5 persen dari APBD Provinsi Papua Tengah untuk sektor literasi, perpustakaan, dan kearsipan. Mereka menekankan pentingnya transparansi serta pengawasan agar anggaran tersebut terbebas dari praktik korupsi.

Tuntutan lainnya mencakup pengadaan buku-buku bermutu secara merata, pembagian buku kepada ikatan pelajar dan mahasiswa, serta pelibatan penulis, pegiat literasi, dan budayawan lokal Papua Tengah dalam pengadaan koleksi perpustakaan.

Mahasiswa juga menolak pengadaan buku yang bersifat sentralistik dan tidak sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat Papua.

Soroti Dana Pendidikan Freeport dan Program MBG

Tidak hanya persoalan perpustakaan, mahasiswa turut mengangkat sejumlah isu strategis lainnya dalam 12 poin tuntutan tersebut.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayah Meepago/Mapia yang dinilai berkaitan dengan persoalan tanah hak ulayat masyarakat.

Mahasiswa juga mempertanyakan pemerataan manfaat dana PT Freeport bagi pelajar dan mahasiswa. Mereka meminta agar mekanisme penyaluran bantuan pendidikan dari perusahaan tersebut dijelaskan secara terbuka dan transparan.

Selain itu, massa aksi meminta Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua Tengah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengalihkan perhatian pada penyediaan pendidikan gratis.

Mereka juga mengusulkan agar anggaran pengadaan program MBG dialihkan untuk pengadaan buku bagi berbagai gerakan literasi, baik formal maupun nonformal.

DPRP Berjanji Teruskan Aspirasi kepada Pemerintah

Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Dogiyai, Yones Waine, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pembangunan perpustakaan di sekolah, kampus, dan fasilitas umum merupakan kebutuhan bersama yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

“Perpustakaan ini sangat penting. Bukan hanya sekolah dan kampus yang membutuhkan, tetapi OPD-OPD di pemerintahan juga wajib memiliki perpustakaan. Kita harus berkualitas,” ujar Yones.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan diteruskan kepada pimpinan DPR Papua Tengah untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme resmi, termasuk dalam sidang paripurna.

Yones menjelaskan, tidak seluruh pimpinan dan anggota DPRP dapat hadir ketika aksi berlangsung karena sebagian sedang menjalankan tugas. Namun, kondisi tersebut tidak berarti lembaga legislatif menutup diri terhadap aspirasi mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Papua Tengah dalam jangka panjang.

Sementara itu, anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Mimika, Yulianus Magai, menilai perjuangan mahasiswa merupakan bentuk investasi bagi masa depan bangsa Papua, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Tidak ada kata-kata, adik-adik. Hari ini keringat yang kalian keluarkan adalah untuk masa depan. Sangat luar biasa kalian datang ke sini. Ini investasi untuk masa depan bangsa Papua,” katanya.

Yulianus mengingatkan bahwa DPR merupakan lembaga yang bertugas menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat, sedangkan kewenangan pelaksanaan kebijakan dan program berada pada pihak eksekutif.

“Kami hanya menerima dokumen. Kami adalah penampung suara rakyat dan akan melanjutkan aspirasi ini kepada pemerintah,” jelasnya.

Ia juga meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut melalui komunikasi dengan DPR dan dinas terkait.

Pembangunan Perpustakaan Perlu Sesuai Kewenangan

Terkait pembangunan perpustakaan, Yones menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas pada jenjang TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, pembangunan perpustakaan di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dan penganggaran tersendiri sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Yulianus menambahkan, pengelolaan perpustakaan harus didukung sistem peminjaman dan pengembalian buku yang baik agar koleksi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal persoalan perpustakaan, Yones menyebut pembentukannya harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai kewenangan DPR.

“Untuk membentuk Pansus ada kriterianya. Kalau kebijakan pusat, kita bisa membentuk Pansus. Tetapi kalau ini merupakan kebijakan daerah, ada ketentuan tersendiri sehingga tidak bisa serta-merta dibentuk Pansus,” jelasnya.

DPR Papua Tengah berharap mahasiswa tidak berhenti setelah menyerahkan dokumen tuntutan, tetapi terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar aspirasi tersebut memperoleh tindak lanjut.

Bagi mahasiswa, ketersediaan perpustakaan dan buku bukan sekadar persoalan fasilitas pendidikan. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar untuk membuka akses ilmu pengetahuan, membangun budaya membaca, serta mempersiapkan generasi muda Papua Tengah agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pada masa mendatang.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]