Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire Adukan PT Nabire Baru Ke Komnas HAM, KPK Dan Polda Papua

Selain melakukan pelaporan kepada Komnas HAM terkait permohonan perlindungan penyelesaian sengketa lahan kelapa sawit yang dimiliki PT Nabire Baru dan PT Sariwarna Adi Perkasa, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire juga meminta Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) meingivestigasi pejabat negara yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan terkait pemberian izin kepada PT. Nabire Baru.

Hal ini dikemukakan Imanuel Money, dari Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire.

Menurut Imanuel Money, masyarakat suku Yerisiam meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Plh Bupati Nabire maupun DPRD kabupaten Nabire agar tidak duduk diam saja, tetapi segera mengambil langkah tegas karena Hak Guna Usaha PT Nabire Baru berlaku hingga 35 tahun dan belum ada MoU dengan masyarakat Yerisiam.

“Kami meminta KPK untuk melakukan Investigasi terhadap masalah dimaksud karena terkesan ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat negara terhadap penyelenggaraan undang-undang,” ujar Money.

Sementara itu, ketua Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, John Gobay mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kasus perusahaan kelapa sawit ke Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua.