Nabire.Net

(KNPB Serukan Dukungan Internasional Terkait Konflik Bersenjata di Papua Barat)

Jayapura, 25 Mei 2025 – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua Barat. Dalam siaran persnya, KNPB menyoroti serangkaian insiden kekerasan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan oleh aparat militer Indonesia, termasuk penembakan di Intan Jaya, Dogiyai, Ilaga, dan Puncak Jaya sepanjang Mei 2025.

Menurut KNPB, tindakan kekerasan ini merupakan kelanjutan dari operasi-operasi militer yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang disebut cacat secara hukum dan moral oleh berbagai kalangan.

“Bangsa Papua mengalami intimidasi brutal dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Ini menunjukkan Papua Barat berada dalam status darurat militer dan darurat sipil,” ujar KNPB dalam pernyataannya.

KNPB juga menyoroti kebijakan pemekaran wilayah dan legalisasi keterlibatan militer dalam tugas-tugas sipil sebagai bentuk dominasi negara terhadap rakyat Papua. Kebijakan ini, menurut mereka, semakin memperkuat kekuasaan militer di tanah Papua dan memperparah dampak konflik terhadap masyarakat sipil.

Dalam siaran persnya, KNPB menyatakan dukungan penuh terhadap aksi solidaritas internasional yang dilakukan oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil di Timor Leste. Aksi tersebut direncanakan akan berlangsung pada 26 Mei 2025 di depan Universitas Nasional Timor Leste (UNTL).

Adapun lima poin sikap resmi yang disampaikan oleh KNPB antara lain:

1. Mendukung konferensi pers mahasiswa Timor Leste terkait konflik bersenjata di Papua Barat.
2. Mengapresiasi solidaritas organisasi sipil di Timor Leste yang terus menyuarakan dukungan bagi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
3. Memberikan mandat diplomatik kepada Harry Kossay dan solidaritas Timor Leste untuk menjalin komunikasi resmi dengan pemerintah Timor Leste terkait masa depan Papua Barat.
4. Menyerukan dukungan global untuk menyuarakan status darurat kemanusiaan di Papua Barat.
5. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menanggapi konflik bersenjata yang berdampak luas terhadap warga sipil di Papua Barat.

KNPB menutup pernyataannya dengan ajakan kepada komunitas internasional untuk menunjukkan solidaritas tanpa batas terhadap perjuangan rakyat Papua dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri.

[Nabire.Net/Musa Boma]