Nabire.Net

Nabire – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 akan berakhir. Namun kinerja DPRD Nabire selama 5 tahun tidaklah menggembirakan. Salah satu faktornya yaitu ketidakseriusan DPRD Nabire mengawal eksekutif agar lebih transparan, bersih dan akuntabel serta mencari solusi penyelesaian berbagai persoalan yang ada di Nabire.

Berdasarkan penilaian Nabire.Net, masih banyak anggota DPRD Nabire yang hanya mengemban jabatan sebagai pekerjaan dan profesi, bukan panggilan hati nurani.

Benar, DPRD memproduksi sejumlah regulasi (Perda), namun apakah Perda tersebut benar-benar merupakan kebutuhan publik dan benar-benar dilaksanakan ? Hal ini masih perlu dipertanyakan.

Dari 5 Perda yang ditetapkan oleh DPRD Nabire pada sidang paripurna DPRD akhir 2017 lalu, salah satunya terkait pengelolaan sampah. Namun substansi perda tersebut sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Tidak ada keseriusan DPRD Nabire menuntaskan persoalan sampah di Nabire serta mendorong eksekutif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara 4 Perda lainnya yang disahkan DPRD Nabire jauh dari kebutuhan publik.

Selama ini warga Nabire kerap memberikan penilaian buruk kepada Pemerintah Kabupaten Nabire atas lambannya proses pembangunan. Salah satu penyebabnya yakni fungsi pengawasan DPRD Nabire yang tidak maksimal.

Diduga tidak jalannya fungsi pengawasan yang melekat kepada para legislator, karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Selain persoalan sampah, masih banyak persoalan lainnya yang terjadi di kabupaten Nabire, yang tidak serius dikawal DPRD Nabire.

DPRD merupakan wadah untuk berjuang bagi rakyat, bukan lapangan pekerjaan. Masyarakat Nabire sangat berharap ada perubahan dan kesejahteraan, maka DPRD haruslah memikul tanggung jawab tersebut.

Disamping itu, anggota dewan harus aktif dan terus mengawal serta mendukung anggaran yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat, selain turut mengawal pemerintahan kabupaten Nabire.

[Nabire.Net]