Ketua MRP Papua Tengah: Prioritaskan Anak-Anak Papua Tengah di Sekolah Kedinasan, Wujudkan Keadilan Sosial!

(Ketua MRPPT, Agustinus Anggaibak)

Nabire, 4 Juli 2025 – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M., mendesak pemerintah pusat dan daerah agar memberikan prioritas khusus bagi anak-anak asli Papua, terutama dari wilayah Provinsi Papua Tengah, dalam penerimaan sekolah kedinasan seperti IPDN, STAN, Politeknik Keuangan Negara, dan institusi kedinasan lainnya.

Menurutnya, akses terhadap pendidikan pemerintahan dan sekolah kedinasan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda Papua yang selama ini masih tertinggal. Ia menegaskan bahwa ketidaksetaraan akses pendidikan adalah bentuk ketidakadilan sosial, dan perlu diperbaiki sebagai bentuk implementasi nyata dari Pancasila, sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, maka anak-anak Papua, terutama dari Papua Tengah, harus diberi peluang lebih besar untuk masuk sekolah kedinasan. Jangan biarkan mereka terus jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Agustinus.

Ia menambahkan, kebijakan afirmatif untuk wilayah-wilayah khusus seperti Papua tidak boleh berhenti di atas kertas. Menurutnya, anak-anak dari delapan kabupaten di Papua Tengah — seperti Intan Jaya, Puncak, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire, Mimika Pegunungan, dan Kabupaten Puncak — membutuhkan kuota khusus yang proporsional sebagai bentuk keberpihakan nyata dari negara.

“Jangan biarkan anak-anak dari daerah konflik dan tertinggal ini terus tersingkir karena minimnya fasilitas atau bimbingan. Negara harus hadir dan membuka jalan mereka menuju pendidikan tinggi, agar kelak mereka bisa kembali dan membangun daerahnya,” ujar Ketua MRP itu.

Ia juga meminta pemerintah provinsi, BPSDM, dan dinas terkait untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan intensif kepada anak-anak Papua sejak awal agar mereka siap bersaing secara akademik dalam seleksi nasional.

“Pancasila bukan sekadar hafalan. Keadilan sosial itu nyata ketika negara hadir memberi kesempatan yang sama, terutama kepada yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya.

Dengan langkah afirmatif dan pembinaan yang tepat, Agustinus berharap lahir generasi muda Papua yang berdaya saing tinggi, memiliki wawasan kebangsaan, dan berkontribusi langsung dalam pemerintahan yang adil dan inklusif.

[Nabire.Net/Imran]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *