Nabire.Net

Melihat kondisi pemerintahan kampung di wilayah Distrik Tigi Barat, kabupaten Deiyai, Papua, yang memburuk bahkan tercipta ketidakharmonisan antar pemerintah kampung dan warganya, maka kepala Distrik Tigi Barat Fransiskus Bobii S.AP secara berturut-turut melakukan kunjungan inspeksi di 21 kampung yang ada di Distrik Tigi Barat.

Kunjungan tersebut diawali di kampung Gakokebo, dan kampung Yagu sebagai kampung yang berbatasan langsung dengan Distrik Tigi, jumat lalu 31 maret. Kunjungan kepala Distrik bersama sejumlah staf bertujuan memaksimalkan pemerintah kampung yang mulai retak akibat berbagai persoalan yang melilit 21 kampung di wilayah itu.

Kepala Distrik Tigi Barat menyebutkan kunjungan tersebut atas permintaan masyarakat kampung yang tengah merindukan suatu perubahan serta ingin menetralkan kondisi pemerintahan yang runtuh akibat berbagai persoalan sosial yang berimbas pada rusaknya mentalitas serta sarana dan fasilitas umum pemerintah kampung.

“Kunjungan ini bertujuan menata roda pemerintah kampung runtuh akibat berbagai masalah, salah satu masalah adalah soal akibat dana kampung,”papar Fransiskus Bobii.

Dampak besar yang tercipta ditengah masyarakat kampung sejak pemerintah kucurkan dana kampung sejak 2 tahun lalu, akibatnya tidak hanya merusak sarana pemerintah kampung tetapi lebih fatal adalah retaknya keharmonisan antar pemerintah kampung dengan warganya.

Secara psikologis hampir semua warga menjauhkan diri dari keterlibatan sejumlah kegiatan pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Ketika ditanya soal adanya pembagian dana kampung kepada masyarakat, Fransiskus Bobii, membenarkan jika hal itu terjadi. Para kepala kampung membagi dana yang bersumber dari APDK yang sisa bukan semua dana dibagi habis tanpa pembangunan.

“Yang mereka bagi adalah sisa dari kegiatan yang dilaksanakan dikampung-kampung. Oleh mereka yang tidak puas dengan hasil pembagian dana sisa pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Sarana umum pemerintah kampung yang dirusak oleh warga beberapa kampung yakni Balai Kampung. Kerusakan Balai Kampung menjadi tanggung jawab pemerintah kampung dengan membebankan pada APBDK tahap berikutnya.

Kepala Kampung Gakokebo, Niel Agapa, menilai kunjungan kepala Distrik Tigi Barat dikampung Gakokebo telah meniupkan angin segar bagi warganya dan aparat kampung, sebab kehadirannya telah memutuskan mata rantai pertikaian secara langsung dan merosotnya moral warga yang muncul karena pembagian dana sisa kegiatan yang bersumber dari dana pembangunan kampung.

“Gaya kepala Distrik Tigi Barat yang menyelamatkan warga Tigi Barat dari perbedaan pendapat akibat dana kampung adalah suatu penyelamatan manusia, saya bersama warga Gakokebo sudah disatukan kembali dengan pikiran dan penjelasan dari pemerintah Distrik,” ucap Niel Agapa.

Selain di Kampung Gakokebo dan Yagu, kunjungan sama dilakukan di kampung Obay, pemekaran dari kampung Widimei, Sabtu (1/4).

Rombongan Kepala Distrik Tigi Barat di jemput tarian adat dalam kelompok Bunani. Perjalanan yang cukup melelahkan itu mengisahkann kisah sedih dan airmata dari warga Obay sebab warga Obay merasa tidak pernah dikunjungi oleh pemerintah distrik apalagi pemerintah kabupaten. Kehadiran pemerintah distrik ternyata membawa suatu harapan baru bagi masyarakat Obay yang berdiam di hutan belantara antara kabupaten Deiyai dan Dogiyai.

Pastisipasi warga setempat dalam menata pemerintahan kampung Obay terlihat antusias. Walaupun kampung tersebut baru dimekarkan 3 tahun silam. Warga Obay menerima kampung Obay dengan suatu harapan bisa dapat menikmati kemajuan wilayahnya. Paling tidak disentuh oleh pelayanan pemerintah dan bisa mendapat pelayanan publik seperti pembangunan jalan serta fasilitas lainnya”, kata Felix Douw, Kaur Pemerintahan Kampung Obay.

Dalam arahan umum tentang pemerintahan kampung, Fransiskus Bobii menguraikan sejumlah pandangan sehubungan dengan penataan administrasi kampung serta peran desa dalam pelayanan masyarakat setempat terkait pengunaan dana desa.

“Jika dana kampung digunakan sesuai RAB maka desa Obay akan maju,” kata Frans Bobii dihadapan ratusan warga Obay.

Lebih lanjut Kepala Distrik menuturkan berbagai persoalan yang muncul akibat praduga terkait pengunaan dana kampung menjadi berujung pada munculnya keretakan sosial dalam kehidupan masyarakat.

“Diharapkan kepada kepala Kampung dan jajaran yang mengelolah dana tersebut agar transparan atas dana tersebut agar masyarakat tidak mencurigai yang bukan-bukan dan tidak menjauh dari partisipasi mereka dalam proses pembangunan kampung,” tegas Fransiskus Bobii.

Derek Douw Kepala Kampung Obay menyampaikan apresiasi pada warganya yang selalu berperan dalam pembangunan desanya.

“Warga Obay tidak mengharapkan dana atau upah dari kepala Kampung untuk membangun desa, warga mengusulkan dan menghadirkan desa Obay dengan hati yang mendalam dan ingin membangun diri dari keterbelakangan hidup mereka”, ungakp Derek Douw.

Ditambahkan Derek Douw, kendala utama warga Obay adalah masalah pembangunan jalan jarak tempuh dari batas kampung Widimei hingga kampung cukup memperihatinkan. Kondisi jalan masih setepak. Harapan kepada pemerintah kabupaten Deiyai untuk melanjutkan pembangunan jalan dari ujung kampung Widimei sampai di batas dengan kabupaten Dogiyai.

[Nabire.Net/Wakeikagoo]