Nabire.Net

(Otsus Nabire)

Nabire – Sejak digulirkan dari tahun 2001, puluhan triliun dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua dititikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Namun hingga mendekati berakhirnya otonomi khusus, belum terlihat perubahan signifikan di berbagai sektor, salah satunya di sektor pendidikan.

Berbicara mengenai dana otsus di sektor pendidikan, kabupaten Nabire di tahun 2019 mendapat alokasi dana otsus sebesar 45 Miliar lebih, turun dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 100 Miliar lebih.

(Baca Juga : Dana Otsus Kabupaten Nabire Tahun 2019 Turun 55 Persen)

Dari alokasi 45 Miliar tersebut, sektor yang menjadi prioritas utama di kabupaten Nabire tahun ini adalah sektor pendidikan yang dijatah sebesar 30%, atau kurang lebih 13 Miliar lebih. Diikuti sektor ekonomi 25%, infrastruktur 20% dan kesehatan 15%.

Namun Nabire.Net belum mengetahui jelas rincian rencana penggunaan dana otsus di bidang pendidikan sebesar 30% tersebut.

Nabire.Net sudah mencoba menanyakan hal ini kepada Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE,M.Si, namun menurut Slamet hal itu perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Pendidikan Nabire.

Penggunaan Dana Otsus Sektor Pendidikan di Nabire Selama Ini

Sebagai informasi, selama ini kabupaten Nabire selalu menerima alokasi dana otsus sebesar 100 Miliar lebih sejak 2014 hingga 2018. Artinya jika alokasi dana otsus di sektor pendidikan dijatah 30% setiap tahunnya, maka tiap tahun sektor pendidikan di Nabire yang menggunakan dana otsus sebesar 30 Miliar.

Artinya sejak 2014 hingga 2018, alokasi dana otsus di bidang pendidikan di Nabire telah mencapai kurang lebih 150 Miliar, ini belum termasuk di tahun 2019. Jumlah ini sudah barang tentu merupakan jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan sejumlah hasil kajian, ada kecenderungan selama ini dana otsus di sektor pendidikan di kabupaten Nabire lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran gaji atau honor guru, operasional atau administrasi.

Padahal sudah seharusnya dana otsus di sektor pendidikan lebih dititikberatkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik OAP, seperti contoh beasiswa pendidikan, peralatan sekolah dan lain sebagainya.

Ironisnya selama ini publik khususnya warga Nabire tidak pernah mengetahui secara jelas dan rinci dokumen atau laporan penggunaan dana otsus di bidang pendidikan, padahal laporan tersebut sangat penting dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana otsus.

Atau setidaknya informasi penggunaan dana otsus disampaikan pemerintah kabupaten Nabire kepada warga secara berkala, bisa secara langsung atau tidak langsung, atau bisa juga disampaikan pokok pikirannya kemudian diterjemahkan oleh media yang ada di Nabire menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Namun selama ini hal tersebut tak pernah terlihat.

Selain pelaporan, hal lainnya yang wajib diperhatikan pemerintah kabupaten Nabire adalah monitoring & evaluasi penggunaan dana otsus, khususnya di bidang pendidikan.

Perdasus 13 Tahun 2016 pasal 10 ayat 2d secara jelas mengungkapkan bahwa monitoring dan evaluasi dana otsus di bidang pendidikan harus diperhatikan secara serius.

Namun sejak diberlakukannya Perdasus ini,  belum terlihat kolaborasi pemerintah kabupaten Nabire dengan pihak lain dalam hal monitoring dan evaluasi dana otsus, khususnya di sektor pendidikan, salah satunya dengan melibatkan pihak akademisi atau perguruan tinggi maupun anggota legislatif atau DPRD.

Sejumlah hal yang menjadi tugas utama dari setiap SKPD pengelola dana otsus maupun Bappeda yang berfungsi sebagai pengendali pembangunan daerah juga belum berjalan optimal.

Meski ada anggapan bahwa ada keberhasilan dalam penggunaan dana otsus di bidang pendidikan di Nabire dan telah memberi dampak positif setiap tahunnya, namun tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak warga khususnya orang asli Papua yang belum merasakan manfaat signifkan dari dana otsus di bidang pendidikan.

Salah satu contoh nyata adalah yang dipertanyakan sejumlah mahasiswa asal kabupaten Nabire beberapa waktu lalu ketika menggelar aksi demo mempertanyakan dana bantuan pendidikan bagi mereka.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Nabire perlu memperhatikan secara serius penggunaan dana otsus di berbagai sektor khususnya di bidang pendidikan, baik dalam hal mengoptimalkan koordinasi dengan unit pelaksana teknis dalam hal perencanaan dan program kegiatan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana otsus, serta transparansi laporan penggunaan dana otsus kepada masyarakat.

Hal ini juga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik khususnya warga Nabire kepada pemerintah. Walaupun bisa dibilang telat, namun lebih baik telat daripada tidak sama sekali.

[Nabire.Net]