Kedeikoto/Boma Keluarkan SP2, Minta Aktivitas Penambangan di Tanah Adat Dihentikan

Nabire, Persoalan tanah adat Kedeikoto/Boma kembali mencuat. Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma menyampaikan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada sejumlah pihak yang disebut masih melakukan aktivitas dan tindakan di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat atau hak datuk Kedeikoto/Boma.

SP.2 tersebut ditandai dengan pemasangan baliho di dua lokasi di Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, pada Selasa (10/11/2026). Langkah itu diambil setelah pihak Kedeikoto/Boma menyatakan peringatan pertama atau SP.1 tidak mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma, Bernardus Kedeikoto, mengatakan pemasangan SP.2 merupakan bentuk penegasan sikap sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat mengenai posisi mereka dalam persoalan tanah tersebut.

Bernardus menyampaikan hal itu bersama tokoh pemuda Hosea Boma dan sejumlah tokoh lainnya dalam konferensi pers di Nabire, Rabu (11/11/2026).

Desak Patok Besi Dicabut

Salah satu poin utama dalam SP.2 adalah permintaan agar pihak yang disebut terkait segera memberikan klarifikasi sekaligus mencabut patok besi yang menurut Kedeikoto/Boma telah ditanam di atas tanah adat mereka.

Mereka juga meminta adanya permohonan maaf secara tertulis. Permohonan tersebut diminta disertai surat pernyataan bermeterai yang menyatakan pihak bersangkutan tidak akan kembali melakukan tindakan yang dianggap mengganggu tanah adat Kedeikoto/Boma.

Selain persoalan patok, surat tersebut memuat desakan penghentian aktivitas penambangan di sejumlah lokasi yang disebut sebagai bagian dari wilayah hak datuk Kedeikoto/Boma.

Dua lokasi yang disebut secara khusus adalah kawasan Kali Wami, Muara Kali Puma, serta Kali Bambu Keriting.

Kedeikoto/Boma meminta Mias Makai, Peles Makai dan pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan aktivitas di Kali Wami dan Muara Kali Puma menghentikan kegiatan penambangan.

Sementara di Kali Bambu Keriting, penghentian aktivitas penambangan juga diminta kepada Enni Mekei dan pihak lain yang dinilai berkaitan.

Investor Diminta Hentikan Aktivitas

Peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang disebut melakukan aktivitas di lapangan. Kedeikoto/Boma juga meminta investor yang terlibat dalam kegiatan penambangan di lokasi yang dipersoalkan untuk menghentikan seluruh aktivitas.

Mereka menegaskan posisi bahwa lokasi-lokasi tersebut merupakan tanah adat atau hak datuk Kedeikoto/Boma.

Bernardus menjelaskan bahwa pemasangan SP.2 memiliki beberapa tujuan. Selain menegaskan sikap organisasi dan keluarga besar Kedeikoto/Boma, langkah itu juga dimaksudkan sebagai dokumentasi atas posisi mereka apabila persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum.

Penyampaian melalui baliho juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui adanya persoalan yang sedang dipersoalkan di wilayah Yaro.

Ancaman Tuntutan Ganti Rugi

Dalam SP.2, Kedeikoto/Boma turut memperingatkan adanya konsekuensi apabila aktivitas penambangan tetap dilakukan meskipun telah mendapat larangan.

Mereka menyatakan investor yang mengabaikan peringatan tersebut dapat menghadapi tuntutan berdasarkan hukum adat hak datuk Kedeikoto/Boma, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ditimbulkan.

Pihak Kedeikoto/Boma juga menjelaskan bahwa dalam pemasangan tanda di lokasi, terdapat satu buah trali dan satu buah kayu yang telah ditanam di Yaro sebagai bagian dari penegasan tanda atau papan nama.

Persoalan Tanah Adat Masih Berlanjut

Pemasangan SP.2 menunjukkan bahwa persoalan antara Kedeikoto/Boma dengan pihak-pihak yang disebut dalam surat tersebut belum menemukan penyelesaian.

Kedeikoto/Boma kembali meminta seluruh pihak yang disebut menghormati wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat serta menghentikan aktivitas yang dipersoalkan.

Dengan diterbitkannya SP.2, mereka juga menegaskan bahwa langkah berikutnya dapat ditempuh apabila permintaan dalam surat peringatan tersebut kembali diabaikan. Namun, rincian mengenai langkah hukum selanjutnya maupun tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam SP.2 belum disampaikan dalam keterangan tersebut.

[Nabire.Net/Musa Boma]