Polemik Kepengurusan KAPP Papua Tengah Memanas, Pengurus Minta Tunggu KLB

Nabire, Sejumlah pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah meminta seluruh kegiatan yang mengatasnamakan kepengurusan KAPP di wilayah tersebut dihentikan sementara hingga pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) di Jayapura pada Desember 2026.

Permintaan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KAPP Provinsi Papua Tengah, Jalan PDAM, Nabire, Rabu (11/11/2026) pukul 08.00 WIT. Mereka menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mencegah polemik kepengurusan berkembang menjadi konflik antarkelompok, antarkeluarga, maupun masyarakat adat.

Persoalan mencuat setelah muncul kegiatan yang dilakukan David Padwa bersama Gisman Yanengga dan sejumlah pihak lain yang disebut mengatasnamakan kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah.

Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, Yosephin Pigai, S.Sos., mempertanyakan dasar pengangkatan pihak-pihak yang mengatasnamakan pimpinan Dewan Adat maupun kepengurusan KAPP Papua Tengah.

Menurut Yosephin, pihaknya mengetahui Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah adalah Niko Octavianus Pekei, S.E., M.M. Karena itu, ia meminta kejelasan mengenai pihak yang memberikan mandat atau melakukan pelantikan terhadap struktur kepengurusan yang dipersoalkan.

“Kami tidak tahu siapa yang melantik mereka. Setahu kami, Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah adalah Niko Octavianus Pekei,” ungkap Yosephin.

Keputusan Manokwari Jadi Dasar Permintaan Penghentian Kegiatan

Yosephin mengatakan, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari hasil pertemuan Dewan Adat se-Tanah Papua yang berlangsung di Manokwari pada 19–22 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers, aktivitas Kamar Adat Pengusaha Papua di enam provinsi diminta untuk sementara dipending sampai KLB di Jayapura yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Ia menyayangkan masih adanya kegiatan yang mengatasnamakan KAPP Papua Tengah meskipun keputusan tersebut disebut telah diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Yosephin juga menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya dalam kegiatan yang dipersoalkan sebelumnya dimaksudkan untuk meminta agar kegiatan dibatalkan. Ia membantah kedatangan tersebut bertujuan membuat keributan.

Namun, ia mengaku menemukan sejumlah benda seperti balok dan rantai di lokasi kegiatan. Menurutnya, keberadaan benda-benda tersebut menimbulkan kekhawatiran.

Pengurus KAPP Klaim Memiliki SK AHU 2024–2029

Persoalan kepengurusan juga disoroti Fience Levina Mofu. Ia menegaskan bahwa pemilihan ketua umum organisasi seharusnya dilakukan melalui forum resmi sesuai AD/ART.

Fience menyatakan kepengurusan yang dipimpinnya memiliki SK AHU periode 2024–2029 dan masih menjalankan organisasi berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Ia juga mempertanyakan proses penunjukan David Padwa sebagai Ketua Umum serta Gisman Yanengga yang disebut mengatasnamakan kepengurusan KAPP Papua Tengah.

“Kami yang ada di Provinsi Papua Tengah dipilih melalui forum resmi. Kami memiliki SK AHU 2024–2029 yang masih berlaku. Karena itu, kami tetap berjalan berdasarkan AD/ART organisasi,” jelas Fience.

Menurut Fience, KAPP seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat pengusaha Papua, khususnya pengusaha asli Papua, bukan arena pertentangan kelompok.

Ia berharap Dewan Adat se-Tanah Papua mengambil posisi sebagai pihak yang dapat mempertemukan seluruh kelompok untuk mencari penyelesaian.

Polemik Disebut Sudah Masuk Jalur Hukum

Fience juga menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan ke Polda Papua Tengah. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Penasihat KAPP Papua Tengah, Serafianus Tekege, turut meminta seluruh pihak memahami tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, persoalan internal organisasi tidak seharusnya berkembang menjadi konflik masyarakat adat.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan sosial masyarakat Papua Tengah, termasuk masyarakat adat Mee.

“Kami suku Mee diciptakan untuk menjaga alam, bukan untuk konflik kiri dan kanan. Kami ingin membangun daerah kami sendiri dengan baik,” ungkap Serafianus.

Soroti Proses Pengukuhan dan Perlindungan Pers

Ketua KAPP Kabupaten Nabire, Dominikus Pigai, juga mempertanyakan proses kegiatan pengukuhan atau pelantikan yang dilakukan kelompok David Padwa dan Gisman Yanengga.

Menurut Dominikus, kegiatan tersebut disebut tidak dihadiri perwakilan resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Kesbangpol Papua Tengah.

Ia juga menyinggung adanya dugaan kekerasan terhadap wartawan yang meliput kegiatan tersebut, termasuk dugaan pemukulan, perampasan telepon genggam, dan pengusiran dari lokasi.

Dominikus menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena kebebasan pers dan tugas jurnalistik harus dihormati.

KAPP Minta Pemerintah dan Aparat Turut Menjaga Situasi

Ketua KAPP Kabupaten Dogiyai, Klemens Pigai, kembali menegaskan bahwa aktivitas yang mengatasnamakan KAPP Papua Tengah sebaiknya dihentikan sementara sampai KLB berlangsung.

Ia meminta seluruh pihak menghormati keputusan forum Dewan Adat se-Tanah Papua dan tidak mengambil langkah sendiri yang berpotensi memperbesar persoalan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan KAPP Kabupaten Nabire, Jhon Pekei, meminta TNI dan Polri ikut memperhatikan perkembangan situasi. Ia juga meminta Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Jhon menekankan bahwa persoalan kepengurusan tidak boleh merusak hubungan kekeluargaan dan persatuan masyarakat Papua Tengah.

Penyelesaian Didorong Melalui Dialog dan Mekanisme Organisasi

Para pengurus dan perwakilan KAPP Papua Tengah pada akhirnya menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan menunggu proses KLB di Jayapura.

Mereka meminta Dewan Adat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta aparat keamanan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing untuk menjaga situasi tetap aman.

Di tengah polemik kepengurusan, KAPP diharapkan tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai wadah pengusaha Papua, membangun kemitraan dengan pemerintah, serta membuka ruang bagi pengusaha asli Papua untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Para pengurus juga berharap perbedaan mengenai kepengurusan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Penyelesaian, menurut mereka, harus ditempuh melalui dialog, aturan organisasi, dan jalur hukum yang berlaku.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]