Nabire.Net

(Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, S.I.K)

Nabire, 14 Desember 2024 – Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, S.I.K., memberikan penjelasan terkait keributan yang terjadi dalam proses pleno pemilu di Paniai. Kejadian tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah keberatan dan sanksi yang diajukan terhadap hasil perhitungan suara dari 7 distrik.

Menurut Kapolres, keributan yang terjadi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah mengeluarkan rekomendasi agar proses pleno dipindahkan ke Nabire demi menjaga keamanan. Namun, konflik kembali terjadi di lokasi baru.

“Keributan kali ini terjadi karena adanya komplain terkait sanksi kepada pasangan calon. Beberapa forum keberatan diisi oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pembacaan hasil perhitungan suara. Hingga saat ini, KPU Paniai belum menandatangani surat forum keberatan tersebut, yang memicu ketegangan kembali,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian telah bekerja secara maksimal untuk menjaga keamanan selama proses pleno berlangsung. Bahkan, Polres Paniai mendapatkan bantuan pengamanan dari Polres Nabire untuk mengantisipasi potensi konflik yang lebih besar.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat. Kami juga menyayangkan jika pleno ini terus diwarnai dengan keributan. Kami mengimbau pihak penyelenggara agar lebih kooperatif, termasuk memenuhi permintaan forum keberatan yang diajukan,” tegasnya.

Terkait adanya informasi penahanan terhadap pihak KPU, Kapolres meluruskan bahwa hal tersebut hanya sebatas pemanggilan untuk pemeriksaan.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami berbagai aspek yang memicu keributan, bukan penahanan sebagaimana isu yang beredar,” tambahnya.

Kapolres berharap proses pleno pemilu di Nabire dapat berjalan lancar tanpa ada insiden lanjutan, demi menjaga situasi yang aman dan kondusif di Papua Tengah.

[Nabire.Net]