Kapolres Nabire Izinkan Massa Long March ke DPR Papua Tengah

Nabire, 7 April 2026 – Massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Bergerak tetap bersikeras melakukan long march menuju Kantor DPR Papua Tengah sebagai bagian dari penyampaian aspirasi, Selasa (7/4/2026). Long March sendiri telah diizinkan oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu.

Salah satu anggota aksi menyatakan bahwa keputusan untuk berjalan kaki menuju kantor DPR Papua Tengah telah menjadi bagian dari kesepakatan awal yang tertuang dalam surat pemberitahuan kepada pihak berwenang.

“Kami tidak paksakan tanpa alasan. Dasar kami jelas, sesuai kesepakatan dan surat pemberitahuan yang sudah kami sampaikan, bahwa kami akan long march,” ujarnya di tengah massa di Karang Pasar, Nabire.

Ia menegaskan bahwa berjalan kaki merupakan bagian dari tradisi dan nilai perjuangan masyarakat Papua dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

“Sejarah orang Papua di sini tidak pernah diangkut, tapi jalan kaki. Tidak pernah diajarkan naik mobil atau truk. Ini bagian dari kegiatan dasar, makanya kami memilih long march,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa aksi tetap mengedepankan pendekatan damai dan menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya kegiatan.

“Kami tetap jaga komunikasi yang baik. Keamanan juga kami siapkan, baik dari aparat maupun dari kami sendiri, supaya aksi berjalan aman sampai ke tujuan,” katanya.

Dalam proses negosiasi dengan aparat keamanan, massa aksi juga menawarkan opsi alternatif, yakni menghadirkan perwakilan DPR Papua Tengah langsung ke Karang Pasar untuk menerima aspirasi mereka.

“Kesepakatan terakhir, kalau long march tidak diizinkan, maka DPR datang ke Karang Pasar. Di sini kami akan sampaikan aspirasi,” jelasnya.

Namun demikian, apabila opsi tersebut tidak direspons, massa menegaskan tetap akan melanjutkan aksi berjalan kaki menuju kantor DPR Papua Tengah.

“Kalau itu juga tidak diizinkan, maka kami tetap jalan ke kantor DPR Papua Tengah, long march,” tegasnya.

Hingga saat ini, situasi di lapangan masih diwarnai negosiasi antara massa aksi dan aparat keamanan, dengan kedua pihak berupaya menjaga kondisi tetap kondusif di tengah perbedaan pandangan terkait mekanisme penyampaian aspirasi.

[Nabire.Net/Musa Boma]