Kapolda Papua Akui Papua & Papua Barat Merupakan Wilayah Rawan Konflik

Kapolda Papua, Irjen Pol. M. Tito Karnavian mengakui, Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang rawan konflik horizontal maupun vertical. Karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak agar konflik dapat diantisipasi dan diselesaikan.
Untuk mengatasi konflik yang terjadi, Kapolda mengatakan sebenarnya bukan hanya tugas polisi, tetapi menjadi tugas bersama dengan TNI maupun dengan sejumlah instansi terkait lainnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Kapolda mengatakan, kebutuhan rasa aman adalah hal terpenting di tanah Papua, hal tersebut seperti betapa mahalnya kesehatan kala sedang sakit. Demikian halnya keamanan, ketika terjadi konflik barulah terasa betapa mahalnya keamanan, ingin berbuat sesuatu tidak tenang, ingin menjalankan aktifitas sehari-hari juga tidak nyaman dan tidak tenang.
“Di Papua rawan konflik mulai dari konflik vertikal sampai konflik horisontal. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik itu kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjalankan perannya dengan baik sehingga konflik tersebut tidak terjadi,” kata Kapolda saat memberikan sambutan dan arahan sebelum meresmikan gedung Mapolres Sorong, Selasa (20/8) kemarin.
Dikatakanya, terdapat empat jenis manusia yakni manusia informatik, masyarakat industri, masyarakat pertanian dan masyarakat tradisional yang mengedepankan kearifan lokal, dan keempat jenis manusia tersebut ada di Papua sehingga potensi konflik menjadi sangat tinggi. “Empat jenis manusia ada di Papua dan itu merupakah salah satu hal yang membuat konflik sangat tinggi,” ujarnya.
Salah satu potensi konflik yang sering muncul di tanah Papua ini yakni konflik terkait permasalahan politik, seperti tarik menarik kekuatan di Pemilukada, dan hampir semua Pemilukada di Papua berujung di Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK-pun bukan jaminan berakhirnya konflik dan menerima putusan, tetapi sebagian besar juga diwarnai dengan aksi kekerasan.
Konflik lainnya yang sering terjadi lanjut Kapolda, adalah konflik antar warga lokal karena sifat kesukuan dan kedaerahan masih cukup tinggi, masalah kecil bisa berujung dengan terjadinya mobilisasi massa.
Konflik antar masyarakat lokal dan pendatang lanjut Kapolda, juga terjadi di Papua karena sejumlah hal, termasuk karena kecemburuan sosial. Konflik lainnya yang terjadi di Papua adalah konflik terkait permasalahan hak ulayat seperti terjadinya permasalahan antara investor dengan pemilik tanah, serta sejumlah permasalahan hak ulayat lainnya.
Dengan tingginya potensi konflik di tanah Papua, Kapolda menegaskan permasalahan keamanan adalah hal yang sangat penting, namun cukup ironis karena sebagian orang menilai keamanan adalah permasalahan yang biasa saja khususnya di Papua. “Konflik kecil dianggap biasa, konflik melebar dan membesar barulah ada respon menanggapi. Seperti kasus di Nabire, banyak yang meninggal di GOR. Kejadian tersebut terjadi karena menganggap remeh permasalahan keamanan dan keselamatan dan hal tersebut merupakan investasi dari pemasalahan keamanan yang terpinggirkan,” tukasnya.
Post Views: 475
Tinggalkan Balasan