Ini Tanggapan Pj.Gubernur Papua Tengah Terkait Polemik Rekrutmen Majelis Rakyat Papua Tengah Unsur Agama

Nabire, Terkait polemik rekrutmen Anggota Majelis Rakyat Papua Unsur Agama, Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, menyayangkan aksi Walk Out dari salah satu perwakilan Agama.

Hal itu disampaikan Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Papua Tengah, 17 Juli 2023 lalu.

(Baca Juga : Pj.Gubernur Papua Tengah Lantik dan Ambil Sumpah Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Papua Tengah, Ini Nama-Namanya)

Kepada sejumlah awak media, Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, menjelaskan, telah dilaksanakan uji publik. Sudah ada beberapa masukan dari publik dan hal itu sudah diakomodir Panpel dan Panwas, dan hal itu juga diuji oleh Pj.Gubernur Papua Tengah juga.

“Terkait polemik yang sesungguhnya terjadi khusus dari unsur agama dari Katolik, ini memang saya pikir tahapan, prosesur dan mekanisme sudah dilaksanakan oleh Panpel dan Panwas. Pemerintah hanya fasilitasi saja. Sesungguhnya itu hak ada dalam keputusan musyawarah tertinggi. Kalau dalam pelaksanaan musyawarah tidak berhasil, maka harus voting”, ujar Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM.

Lanjut dikatakan Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, “yang terjadi kemarin, khusus unsur agama, dalam pelaksanaan musyawarah itu, teman-teman dari Katolik lakukan Walk Out. Tidak boleh sebenarnya. Harus ada disitu mempertahankan argumen, menyajikan data, dasar dan kembali kepada kelompok-kelompok agama dan musyawarah. Saya pikir itu bisa diatur di antara mereka. Cuma yang diutus ini Walk Out. Sudah 2 kali Walk Out. Setelah musyawarah, difasilitasi, itupun Walk Out. Bamus tidak bisa intervensi. Panpel juga tidak bisa intervensi. Hasil kerja yang seperti itu”, beber Ribka Haluk.

Ribka Haluk menuturkan, intinya (perwakilan dari Agama Katolik) harus mempertahankan data, bagaimana bisa berargumen. Kalau memang ada yang kurang harus menunjukkan data. Sesungguhnya masalah itu ke gereja masing-masing.

“Walk Out itu tidak boleh dalam musyawarah, Itu kan uji publik. Hasil uji Publik itu sudah dibawa ke Panpel dan Pansel. Nanti diuji ulang lalu diajukan ke Kemendagri untuk disahkan”, lanjutnya.

Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, menegaskan, pemerintah sudah mempersiapkan semua terkait MRP Papua Tengah baik itu kantornya, anggarannya, fasilitasnya, kendaraan pimpinan, semua sudah siap.

[Nabire.Net]