Ini Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Ikatan Pelajar & Mahasiswa Deiyai se-Jawa & Bali

Nabire, Kami Forum Komunikasi Ikatan Pelajar & Mahasiswa Deiyai se-Jawa & Bali, dengan ini menyatakan sikap terkait pembungkaman demokrasi di kabupaten Deiyai, yang terjadi 18 April 2021 lalu.

Perrnyataan sikap kami adalah sebagai berikut :

1. Kami mengutuk pihak-pihak yang mengintimidasi masyarakat Deiyai dengan cara mengaitkan peristiwa Deiyai berdarah pada tahun 2019  serta membangun isu-isu yang tidak benar dan memberikan berbagai alasan untuk membungkam ruang demokrasi.

2. Kami meminta kepada pihak TNI/POLRI, POL-PP, serta pemerintah daerah agar memberikan ruang demokrasi

3. Kami meminta kepada oknum-oknum agar tidak memprovokasi dengan membangun isu-isu yang tidak benar

4. Kami meminta kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama agar tidak mengambil kesimpulan tanpa sepengetahuan masyarakat

5. Kami mengutuk pihak-pihak yang melakukan penolakkan mimbar bebas tentang penolakan pemekaran papua tengah serta tolak Otsus Jilid II dengan alasan apapun.

6. Kami mengutuk keras atas tindakan TNI/Polri yang mengambil alih pengajaran di sekolah-sekolah di Deiyai

7. Kami minta kepada pemerinta Deiyai, segera membuka ruang demokrasi. Berdasarkan konstitusi, menyampaikan di muka umum dijamin dalam pasal 28 (UUD) 1945.

SARAN KEBIJAKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI

Melihat Perkembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan dikabupaten Deiyai maka kami menyatakan sikap agar Pemerintah Deiyai membuat kebijakan sebagai berikut :

Pendidikan

1. Agar terlebih dahulu memperhatikan kuota guru di sekolah sebelum menarik guru-guru ke tugas kedinasan.

2. Kepada Dinas terkait agar memperhatikan serta memfasilitasi mahasiswa/i jurusan ilmu pendidikan yang sedang menempuh di seluruh Indonesia.

3. Agar memfasilitasi para guru yang bersedia untuk mengajar di setiap kampung yang ada dikabupaten

4. Agar Dinas terkait memperhatikan keluhan siswa/I yang berkeinginan untuk belajar dan melanjutkan studi ke tingkat berikutnya.

5. Agar pemerintah daerah untuk menambah fasilitas belajar di setiap persekolahan yang ada dikabupaten Deiyai yang mumpuni dan sesuai standar Nasional.

6. Untuk pemda melarang dan menutup tempat-tempat hiburan yang dapat merugikan rakyat deiyai tanpa beralaskan pada pendapatan daerah dengan menghalalkan  cara-cara yang berdampak buruk terhadap perkrembangan masyarakat Deiyai.

7. Kami meminta kepada dinas pendidikan untuk memasukan salah satu mata pelajaran lokal (BAHASA MEE) dalam kurikulum pembelajaran

Ekonomi

1. Agar dapat mengatur pendropan/menyuplai bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, rempa-rempa dari luar daerah dengan memperhatikan penjualan pangan local.

2. Agar pemerintah daerah untuk mewajibkan seluruh ASN agar membeli sayuran yang di jual oleh masyarakat setempat (local) guna meningkatkan IPM di Kabupaten Deiyai

3. Agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan setiap usaha micro masyarakat Deiyai.

4. Agar membuka pasar yang layak untuk mama-mama pasar di deiyai dengan memperhatikan masukan mereka terkait lokasi.

Kesehatan

1. Agar memperhatikan fasilitas -fasilitas rumah sakit umum daerah yang kurang lengkap agar masyarakat Deiyai tidak lari ke rumah sakit daerah lain.

2. Agar Rumah Sakit Umum Daerah beroperasi 24 jam dalam situasi apapun juga.

3. Agar tenaga-tenaga kerja rumah sakit seperti dokter, suster,bidan dan perawat harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik agar dapat meminimalkan angka kematian.

Pemerintahan

1. 1. Agar ada pengawasan dan bimbingan kepada Kepala Desa dan Pendamping Dana Desa dari pemerintah.

   2. Agar ada pengawasan dan mewajibkan bimbingan kepada Kepala Desa dan Pendamping Dana Desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Deiyai

   3. Agar segera mencabut pemekaran kecamatan dan desa di Deiyai yang tidak memiliki standar jumlah kependudukan

BPH Forum Komunikasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Deiyai (se-Jawa dan Bali)
Ketua, Jefri Kotouki

[Nabire.Net]