Nabire.Net

(Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali Desak Penarikan TNI-Polri dari Intan Jaya dan Papua)

Jakarta, 1 Januari 2025 – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali mengeluarkan pernyataan sikap terkait maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Intan Jaya dan secara umum di seluruh tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum IPMMO, Ferdinan Selegani, yang menyoroti tidak adanya penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM sejak 2018.

IPMMO menilai bahwa keberadaan TNI-Polri di wilayah tersebut telah memicu berbagai tindak kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan yang tidak kunjung diadili secara hukum. Untuk itu, IPMMO menyampaikan lima poin tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto:

Tuntutan IPMMO

1. Penarikan TNI-Polri dari Intan Jaya dan Papua

IPMMO mendesak Presiden agar segera menarik seluruh kekuatan militer, baik personel TNI maupun Polri, dari Kabupaten Intan Jaya dan wilayah Papua pada umumnya.

2. Pengadilan Oknum Pelaku Pembunuhan

IPMMO meminta agar proses hukum segera dilakukan terhadap oknum yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil, termasuk Yulius Sani dan Pendeta Yeremis Janambani, serta korban lainnya.

3. Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil

Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya harus segera dihentikan, dengan memastikan perlindungan hak asasi warga sipil.

4. Penolakan Pembangunan Pos Militer Baru

IPMMO menolak rencana pembangunan pos militer di Silatugapa dan sekitarnya yang dinilai hanya akan memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.

5. Stop Pengiriman Militer ke Papua

IPMMO menegaskan agar pemerintah menghentikan pengiriman personel militer ke tanah Papua yang hanya dianggap sebagai upaya untuk kepentingan tertentu.

Harapan untuk Presiden RI

“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Intan Jaya dan seluruh Papua. Keadilan harus ditegakkan, dan pelanggaran HAM tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujar Ferdinan Selegani, Ketua Umum IPMMO.

Pernyataan sikap ini mencerminkan keprihatinan mendalam mahasiswa Moni terhadap situasi keamanan dan HAM di Papua, sekaligus menjadi seruan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

[Nabire.Net]