Nabire.Net

(Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, saat memaparkan materi)

Jayapura – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau yang disebut dengan MPR RI For Papua, mengundang seluruh Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029 dalam sebuah pertemuan pada Jumat, 24 Mei 2024.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Jayapura, dengan mengangkat tema ‘Menata Langkah dan Strategi Percepatan Pembangunan Tanah Papua di Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Maksimalisasi Sumber Daya Alam’.

Pj. Gubernur Papua Tengah bersama Pj. Gubernur Papua Barat dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya turut menghadiri dan menjadi Narasumber dalam pertemuan ini.

Selaku Narasumber, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, memaparkan materi tentang gambaran umum provinsi Papua Tengah, master plan provinsi Papua Tengah dan tugas Penjabat Gubernur Papua Tengah.

“Tugas utama kami sebagai Pj. Gubernur adalah kita membangun sistem pemerintah. Kita harus bangun sistemnya, bangun struktur organisasi pemerintahan, kita harus bangun regulasi perangkat dan seluruhnya. Ada 12 roadmap yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada kami semua untuk membangun sistem pemerintahan. Tugas ini tidak gampang. Kami diberikan waktu 1 tahun untuk bangun itu semua dengan segala keterbatasan kami,” beber Ribka Haluk.

Ribka Haluk juga memaparkan tugas dan tanggung jawab Penjabat Gubernur Papua Tengah. Dikatakan Ribka, tugas yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua Tengah adalah mensukseskan pemilihan DPRK dimana pergubnya saat ini sementara disiapkan.

Terkait gambaran umum provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk memaparkan terkait populasi penduduk di Papua Tengah yang mencapai 1.346.685 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dengan luas area 60.488 Km2 serta potensi Sumber Daya Alam yang perlu dikelola dengan baik serta menjadi fokus perhatian dari Pj.Gubernur, MRP, DPR, DPD dan semua lembaga yang diberikan tugas oleh negara.

Sebagai informasi, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini  sebagai agenda konsolidasi dalam rangka memperkuat sinergitas antara DPD RI dan Pemerintah Daerah serta mempertegas peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan Pemerintah Daerah di tanah Papua.

[Nabire.Net]